MONITORSULUT, MANADO – Lompatan signifikan terjadi pada sektor perumahan rakyat di Sulawesi Utara. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 mencatat kenaikan hampir 10 kali lipat, menandai percepatan nyata akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam peluncuran program di Manado, Rabu (8/4/2026), Menteri PKP Maruara Sirait diwakili oleh
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi bagian dari dorongan besar pemerintah memperluas jangkauan bantuan perumahan.
Dari sebelumnya hanya 748 unit pada 2025, jumlah BSPS di Sulawesi Utara melonjak menjadi 8.198 unit pada 2026. Secara nasional, program ini juga meningkat drastis dari 45.000 menjadi 400.000 unit.
Tak hanya dari sisi bantuan stimulan, penguatan juga terlihat pada pembiayaan.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang baru diluncurkan mencatat realisasi Rp10,8 triliun hingga awal April 2026.
Bahkan, dalam kegiatan tersebut, BNI membukukan closing pembiayaan sebesar Rp206,3 miliar dengan 453 nasabah, menjadi capaian tertinggi selama sosialisasi program berlangsung.
Kinerja ini turut didorong sinergi lintas sektor, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar juga memperkuat basis ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan pelaku usaha mikro.
Di tingkat daerah, kepemimpinan Yulius Selvanus dinilai berhasil mempercepat penyediaan rumah layak huni. Realisasi rumah subsidi melalui skema FLPP meningkat 41 persen, dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.
Lonjakan ini menjadi penting di tengah tantangan backlog perumahan perkotaan yang masih tinggi. Pemerintah pun mulai mengarahkan solusi ke pembangunan hunian vertikal melalui regulasi baru rumah susun subsidi.
Aturan tersebut memberikan sejumlah kemudahan, mulai dari tenor pinjaman yang diperpanjang hingga 30 tahun, bunga tetap, hingga peningkatan luas hunian dari 30 menjadi 45 meter persegi membuat cicilan lebih ringan dan akses semakin terbuka.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah tambahan berupa sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki lahan berstatus girik.
Program ini diyakini akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran program di Manado juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar yang dinilai sukses mengembangkan usaha produktif.
Sekitar 300 pelaku usaha mikro perempuan turut hadir dalam kegiatan tersebut, mempertegas bahwa pembangunan perumahan kini berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dengan tren peningkatan yang tajam ini, Sulawesi Utara tak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mulai diposisikan sebagai salah satu daerah percontohan dalam percepatan program perumahan nasional.
(Yulia)
