MONITORSULUT,MINAHASA UTARA—- Ketimpangan penyaluran kredit di Kabupaten Minahasa Utara mulai menjadi perhatian serius. Meski sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah, dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan justru masih lebih banyak mengalir ke sektor lain.
Hal tersebut terungkap dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Maumbi, Selasa (10/3/2026).
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, mengungkapkan bahwa struktur penyaluran kredit di Minahasa Utara belum mencerminkan kekuatan ekonomi daerah.
“Pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB, namun pembiayaan justru lebih banyak disalurkan ke sektor perdagangan maupun sektor nonproduktif,” ungkapnya.
Menurut Sianipar, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan dari lembaga jasa keuangan.
Salah satu penyebabnya adalah tingginya risiko usaha di sektor pertanian yang dipengaruhi musim, ketidakpastian produksi hingga fluktuasi harga komoditas.
Akibatnya, sektor dengan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah mendapatkan pembiayaan dibandingkan sektor pangan.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah bersama otoritas keuangan mendorong penguatan ekosistem usaha pertanian, termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha serta literasi keuangan agar sektor tersebut menjadi lebih bankable dan menarik bagi perbankan.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Renold Asri, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama kebijakan pengendalian inflasi ke depan.
Ia menjelaskan, pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pangan serta sinergi pusat dan daerah.
Di Minahasa Utara, langkah tersebut akan didorong melalui penguatan kelembagaan petani serta optimalisasi peran BUMD dalam rantai pasok pangan, termasuk kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan kelompok petani unggulan.
Selain memperkuat sektor pangan, pemerintah daerah juga didorong mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Melalui perluasan elektronifikasi pembayaran, berbagai retribusi daerah diharapkan dapat dilakukan secara non tunai untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan.
Upaya lain yang dilakukan adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program literasi keuangan bagi masyarakat dan pelajar.
Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penguatan pasokan pangan, digitalisasi transaksi, serta perluasan akses keuangan harus berjalan bersamaan agar ekonomi daerah semakin kuat dan inklusif,” ujarnya.
(Yulia)
