MONITORSULUT,MANADO —-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai menggeser pendekatan dalam mengelola sektor pertambangan rakyat. Tak lagi sekadar pengawasan, kini arah kebijakan diarahkan pada pembentukan sistem harga dan kemitraan yang lebih berpihak pada penambang.
Langkah itu terlihat dari manuver Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang menjajaki kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam.
Pertemuan dengan jajaran direksi Antam yang berlangsung di Jakarta, Jumat (10/4/2026), menjadi pintu masuk untuk membenahi rantai niaga hasil tambang rakyat yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menguntungkan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menekankan pentingnya menghadirkan negara melalui peran BUMN, terutama untuk memastikan harga jual hasil tambang rakyat tidak lagi ditentukan secara sepihak di lapangan. Ia mendorong agar skema pembelian dapat mengacu pada standar global seperti London Bullion Market Association (LBMA), sehingga penambang memiliki kepastian nilai jual yang lebih transparan dan kompetitif.
Tak hanya soal harga, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sekaligus menghadirkan sistem pendampingan. Antam diharapkan tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga mitra dalam peningkatan kapasitas penambang, mulai dari aspek teknis, keselamatan kerja, hingga praktik pertambangan berkelanjutan.
Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, menerima langsung penjajakan kerja sama tersebut bersama jajaran direksi. Saat ini, pembahasan teknis tengah digodok oleh tim ahli Antam bersama Dinas ESDM Sulut untuk merumuskan skema yang bisa segera diimplementasikan.
Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju, Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
ini merupakan upaya serius Pemprov Sulut untuk keluar dari pola lama tata kelola tambang rakyat. Dengan menggandeng BUMN, pemerintah daerah membidik terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan yang terpenting—memberikan nilai ekonomi yang layak bagi penambang lokal.
(Yulia)
