MONITOR Sulut – Guna mendukung dan memaksimalkan tujuan ANRI dalam program SIKN dan JIKN untuk Provinsi Sulut, maka Pemprov Sulut akan membantu dan mendanai Kabupaten dan Kota di Sulut untuk turut mengelola Kearsipan daerahnya masing-masing dalam program jaringan yang diluncurkan ANRI. Hal ini diungkapkan Asisten III Setda Pemprov Sulut Asiano Gammy Kawatu SE MSi, mewakili Gubernur Sulut saat membuka kegiatan, Workshop Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan informasi Kearsipan Nasional (JIKN) tahun 2020, yang melibatkan Kabupaten dan Kota serta Perguruan Tinggi Negeri di Sulut, yang digelar di hotel Aryaduta Manado mulai tanggal 26-27 Februari 2020.
“Jadi setiap Dinas Kearsipan di Kabupaten dan Kota, terlebih dahulu menyurat ke Pemprov Sulut melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi, nanti dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini terkait pengelolaan arsip daerahnya melalui program SIKN dan JIKN, ” ujar Kawatu.
Dia beralasan, pengelolaan arsip daerah sangatlah penting bagi generasi masa depan Sulut dalam mengetahui data-data tentang sejarah daerah, pemerintahan daerah, tokoh-tokoh daerah dan kepala pemerintahan di setiap Kabupaten dan Kota di Sulut, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk potensi daerah.
“Apalagi saat ini, kita sudah beralih dari sistem manual ke sistem digital dan teknologi informasi. Saya kira ini sangat penting untuk generasi masa depan kita,” tandas Kawatu.
Selain itu, dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Kawatu, Gubernur Olly Dondokambey SE merespon dan memberi apresiasi kepada ANRI terkait penggunaan program SIKN dan JIKN di Provinsi Sulut.
“Dalam konteks demikian, maka penyelamatan, pengamanan penanganan dan pengelolaan kearsipan harus terus diupayakan, dalam kerangka pembinaan tata kearsipan yang makin berkualitas sehingga benar-benar akan memberikan arti yang sangat penting bagi arsip itu sendiri sebagai sumber informasi, sarana pengungkapan sejarah, sarana penelitian, maupun sarana evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Kawatu.
Sementara Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Drs Imam Gunarto M.Hum mengatakan, Sulawesi Utara memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak zaman dulu sampai sekarang.
“Sehingga dokumentasi terkait hal itu harus dikelola dan diselamatkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal itu secara benar, karena diperoleh langsung dari lembaga yang berkompeten. Maka, kewajiban dari Dinas Arsip itu, harus menyiapkan sumber-sumber sejarah untuk kepentingan pembangunan Sulawesi Utara nanti,” ujar Gunarto.
Apalagi, tambah Gunarto, saat ini sudah jaman digital, sehingga dibutuhkan transformasi dari sistem yang manual ke sistem yang digital.
“Sehingga nanti, masyarakat pun bisa mengetahui secara benar, bagaimana membangun Sulut yang hebat itu. Jadi ada data-data yang bisa diakses masyarakat, pun para pelajar dan mahasiswa untuk studi mereka,” ungkap Gunarto.
Diketahui Workshop ini ikut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulut Ir Janny Lukas MSi, Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten dan Kota di Sulut, Perguruan Tinggi Negeri dan menjadi pemateri diantaranya Kepala Pusat Data dan Informasi ANRI, Widarno SH. (Stv)
