MANADO, MonitorSulut.com – Informasi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) dari para pelaku usaha dan responden survei menjadi salah satu bahan penting dalam membaca kondisi perekonomian Sulawesi Utara sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan data yang disampaikan responden memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi dan aktivitas usaha di lapangan.
Menurut Joko, informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan asesmen serta perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran.
“Data yang disampaikan oleh para responden survei merupakan dasar penting dalam penyusunan asesmen dan perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi daerah,” kata Joko dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulawesi Utara Periode Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan Temu Responden 2026 di Manado.
Gambaran dari survei tersebut antara lain menunjukkan konsumsi masyarakat Kota Manado masih kuat. Kondisi itu tercermin dari Indeks Penjualan Riil, sementara Indeks Ekspektasi Harga menunjukkan optimisme bahwa perkembangan harga masih terkendali hingga akhir tahun.
Pada sektor dunia usaha, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) juga menunjukkan peningkatan signifikan pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada Triwulan III 2026. Kondisi tersebut menjadi sinyal adanya ekspansi aktivitas usaha.
Di sisi lain, data perekonomian Sulut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,42 persen secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2026.
Intermediasi perbankan juga masih tumbuh positif. Hingga Juli 2026, kredit perbankan meningkat 3,08 persen (yoy), sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,08 persen (yoy). Kualitas kredit tercatat masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,77 persen.
Namun, perkembangan harga tetap menjadi perhatian. Inflasi kumulatif Sulut hingga Agustus 2026 tercatat 3,68 persen (ytd).
BI mendorong penguatan sinergi untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi sehingga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Chief Economist BCA Group David Sumual membahas arah perekonomian global dan nasional periode 2026–2027 serta dampaknya terhadap Kawasan Timur Indonesia.
David menyoroti ketidakpastian global yang dipengaruhi dinamika geopolitik, kebijakan suku bunga dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Di tengah kondisi tersebut, Sulut memiliki sejumlah potensi ekonomi, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, energi baru terbarukan melalui PLTP Lahendong dan Kawasan Industri Mongondow.
Perkembangan pariwisata yang didukung penerbangan langsung dari Asia Timur serta semakin luasnya kerja sama internasional juga disebut membuka peluang investasi pada sektor manufaktur, pengolahan komoditas dan infrastruktur.
Forum tersebut juga menghadirkan pengusaha sekaligus Menteri BUMN periode 2011–2014 Dahlan Iskan yang memberikan perspektif kepada pelaku usaha mengenai cara menghadapi perubahan lingkungan bisnis, termasuk peluang pengembangan komoditas olahan Sulut seperti minyak kelapa, ikan, pala dan cengkeh.
Dahlan juga menyoroti permintaan komoditas kelapa dari Tiongkok serta pentingnya pengembangan layanan direct call dari Pelabuhan Bitung sebagai hub strategis kawasan.
Kegiatan Diseminasi LPP dan Temu Responden 2026 mengangkat tema “Bincang Ekonomi: Outlook Ekonomi dan Prospek Usaha Sulawesi Utara” dan diikuti pelaku usaha serta responden survei BI bersama unsur pemerintah, perbankan dan instansi terkait.