MONITOR Sulut -Menjadi kewajiban pemerintah pusat, seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi seperti Jalan Tol dan penunjang sektor pariwisata, pelabuham bitung, itu sangat penting, dan belum ada di RPJMN sehingga sudah ditegaskan ke Bappeda untuk memasukkan hal itu, karena lewat rapat terbatas bersama Presiden yang dihadiri Gubernur, itu sudah ditekankan dan menjadi bagian untuk itu. Hal ini ditegaskan Wagub Sulut Steven Kandouw saat diwawancarai wartawan dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Pulau Sulawesi yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Manado, Senin (5/8) pagi.
Sementara itu dalam sambutan Kandouw berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini sebagaimana pentingnya. Adapun beberapa hal menjadi titipan Gubernur Olly Dondokambey kepada dirinya (Wagub) yang mewakili pada kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Pulau Sulawesi.
Menurutnya, bagaimana dalam kegiatan ini menjadi elaborasi dengan baik dan menjadi modal bagi kita terutama di Pulau Sulawesi ini untuk merancang bagaimana kegiatan roadmap pembangunan kita kedepan.
” Beberapa hal titipan pesan gubernur, adalah soal kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan di seluruh Pulau Sulawesi yang dari kacamata belum merata,” tandas Kandouw sekaligus menambahkan begitupun dengan kesamaan pikir kita dan cara pandang tentang pembangunan infrastruktur menurut hemat kami, antara provinsi bahkan antar kabupaten kota di Sulut bahkan di Sulawesi secara umum belum betul-betul mantap. Harapan kami untuk masalah ini, kementerian BPN dan Bappenas sudah berusaha bersama-sama menetapkan satu roadmap pembangunan infrastruktur yang bisa lebih efisien dan efektif tepat bagi rakyat Indonesia khususnya Pulau Sulawesi, bahwa disatu sisi diperintahkan harus berkoordinasi, tapi disisi lain ditemukan banyak sekali perangkat vertikal pemerintah pusat kementerian yang ada didaerah tidak mau konsultasi berkoordinasi.
“Saya saja (Wagub) sampai mau berakhir masa jabatannya, saya tidak pernah tau mana yang orang-orang kementerian yang ada disini (Daerah Sulut), mana nih orang-orang Kemenhub yang ada disini, mana nih makhluk-makhluk Kementerian Perikanan Kelautan yang ada disini. Soan pun tidak mau, pada logikanya memang betul mereka yang punya anggaran, tapi wilayahnya milik para bupati dan walikota. Jangankan bupati walikota, pak gubernur saja tidak pernah mereka datangi. Ini fakta yang hal-hal kecil karakter yang kalau tidak dirubah berbahaya, akhirnya pejabat-pejabat di daerah merasa berada didaerah lain,” keluhnya dihadapan ratusan peserta yang hadir saat itu.
Lanjut wagub bahwa oleh Presiden RI Joko Widodo telah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, namun untuk pembangunan di Wilayah Sulawesi itu terpusat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang pembangunan terus digenjot dan berkembang pesat.
“Hal itu dapat dilihat dari pembangunan jalan tol. Berikut jalan lintas Sumatera Utara maupun tol lintas Kalimantan. Sementara Sulut masih tertinggal. Ini yang menjadi mimpi kita pembangunan perhubungan yang terintegrasi dapat diwujudkan di Sulawesi Utara,” tandas Kandouw yang selanjutnya membuka secara resmi kegiatan bertaraf nasional itu.
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, para gubernur, bupati dan walikota serta kepala Bappeda tingkat, provinsi, kabupaten, kota dan regional. Berikut perwakilan organisasi masyarakat, sipil, rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi serta perwakilan Kadin dan Bank Indonesia di Regional Sulawesi. (stv)
Wagub Kandouw Tegaskan RPJMN Prioritas Untuk Sulut yang Dijanjikan Presiden
