Pj. Sekda Sitaro Hadiri HLM Digitalisasi PAD, Dorong Penguatan Fiskal Daerah

Indeks23 Dilihat

Sitaro, Monitorsulut.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Sitaro, Drs. Eddy S. Salindeho, M.Si., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, SE, dalam High Level Meeting (HLM) bertajuk “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel The Sentra Manado, Selasa (20/10/2026), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu agenda yang dibahas yakni Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan elektronik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen BBNKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Melalui kerja sama tersebut, digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Pj. Sekda Sitaro, Eddy S. Salindeho, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Digitalisasi pendapatan daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Kami berharap melalui sinergi dan kerja sama ini, optimalisasi PAD di Kabupaten Sitaro dapat terus ditingkatkan,” ujar Salindeho.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sitaro akan terus mendukung transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengelolaan pendapatan daerah.