Pj Sekda Sitaro Hadiri Diskusi Pengawasan BPK RI, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks27 Dilihat

Sitaro, Monitorsulut.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Sitaro, Eddy Salindeho, dalam diskusi bersama Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Stefanus B.A.N. Liow, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (22/10/2026).

Diskusi yang mengangkat tema “Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI” ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy Salindeho menegaskan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak sekadar menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, melalui pengawasan yang berkelanjutan serta koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keikutsertaan Pemkab Sitaro dalam kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pihak terkait sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pun diharapkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kuncinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *