MONITORSULUT,MANADO – Penyusunan regulasi perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Utara tidak hanya menyangkut aturan hukum, tetapi juga kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPRD Sulawesi Utara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Lantai 3 Gedung Serbaguna DPRD Sulut, persoalan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembagian kewenangan perangkat daerah, serta penguatan koordinasi layanan perlindungan menjadi bagian penting pembahasan.

Rapat dipimpin Ketua Pansus PPA DPRD Sulut, Pricillia Rondo, bersama anggota legislatif Vionita Kuera dan Hilary Tuwo. Dalam forum tersebut, anggota DPRD Sulut Jein Laluyan menekankan perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Jein, pembagian tugas dan kewenangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dicantumkan secara spesifik dalam rancangan regulasi. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi.

Persoalan ini menjadi penting karena penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Tanpa pembagian peran yang jelas, koordinasi dalam penanganan kasus berpotensi menghadapi hambatan.

Selain pembagian kewenangan, Jein juga menyoroti pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ia meminta agar dinas pengampu melakukan pengawasan berkala serta evaluasi langsung terhadap kondisi dan pelaksanaan tugas UPTD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, integrasi dan koordinasi antar-UPTD menjadi bagian penting dalam membangun respons yang cepat dan tepat terhadap kasus kekerasan maupun TPPO. Mekanisme pelaporan yang terpadu juga diperlukan agar penanganan tidak terhambat oleh perbedaan koordinasi antarlembaga.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Raperda P3A yang terdiri atas sembilan bab dan 100 pasal. Berdasarkan data dalam bahan pembahasan, hingga awal November 2026, pembahasan telah mencapai Bab V Pasal 87, dengan target fasilitasi pada 30 November 2026.

Melalui pembahasan ini, Pansus PPA berupaya memastikan rancangan regulasi tidak hanya memuat ketentuan perlindungan secara umum, tetapi juga mengatur mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan terhadap perangkat daerah yang terlibat.

Kejelasan aturan mengenai kewenangan SKPD dan koordinasi UPTD PPA diharapkan dapat menjadi bagian dari landasan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Utara.

Dengan demikian, regulasi yang sedang disusun diharapkan memiliki arah pelaksanaan yang lebih terukur, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak berhenti pada ketentuan hukum, tetapi dapat diterjemahkan dalam pelayanan dan penanganan yang nyata.