MONITORSULUT, MANADO — Penanganan kasus perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai bidang keahlian. Mulai dari pendekatan sosial, pemahaman gender, manajemen kasus hingga aspek hukum, semuanya memiliki peran dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado melalui kegiatan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan PPA, khususnya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus yang dilaksanakan 6 Agustus 2026.
Kepala DP3A Kota Manado, Ir. Meisje H.N. Wollah, M.Si., melalui kegiatan ini mendorong peningkatan kemampuan petugas dan jejaring layanan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
Penguatan kapasitas tersebut penting agar penanganan tidak hanya berorientasi pada penerimaan laporan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, proses pendampingan hingga tindak lanjut setiap kasus.
Pelatihan menghadirkan empat narasumber dengan latar belakang berbeda, yakni Kepala Dinas Sosial Dra. Neivi L. Pelealu, M.Si., Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara Marsel Silom, SE, pemerhati gender dan anak Drs. Boaz Willar, M.Si., serta Pricilia Pandeirot, MH dari Badan Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Dari sisi pelayanan sosial, pemahaman terhadap kondisi keluarga dan lingkungan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penanganan. Pendekatan sosial diperlukan agar korban tidak hanya memperoleh layanan ketika melaporkan kejadian, tetapi juga mendapatkan dukungan sesuai kondisi yang dihadapi.
Sementara dari aspek manajemen kasus, pengalaman kelembagaan UPTD PPA menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman mengenai alur pelayanan, koordinasi serta tindak lanjut penanganan pengaduan.
Perspektif gender dan perlindungan anak juga menjadi perhatian tersendiri. Setiap korban memiliki kondisi dan tingkat kerentanan yang berbeda. Karena itu, petugas perlu memahami cara memberikan pelayanan yang aman, tidak diskriminatif serta tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi korban.
Di sisi lain, pemahaman hukum menjadi bekal penting agar proses penanganan tetap memperhatikan hak-hak korban dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Manado, Julinda Fredrika Legoh, SH, M.Si., juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan tersebut.
Bidang yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam memastikan penanganan terhadap kasus kekerasan berjalan dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban.
Melalui kegiatan ini, DP3A Kota Manado berupaya membangun kapasitas petugas yang lebih siap, memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan perlindungan.
Penguatan tersebut diharapkan semakin mendekatkan layanan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan bahwa setiap laporan dan kebutuhan korban mendapat perhatian yang semestinya.