MONITORSULUT———-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai mengarahkan kebijakan pembangunan 2027 dengan penekanan pada efisiensi belanja dan penguatan sumber pendanaan alternatif, menyusul keterbatasan ruang fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Menurut Gubernur, kondisi keuangan daerah periode 2025–2027 diperkirakan mengalami tekanan, ditandai dengan penurunan pendapatan serta pergeseran pembiayaan dari surplus ke defisit.
“Ke depan, perlu penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan lain di luar APBD, seperti dana CSR, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta hibah.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, dengan fokus pada percepatan fondasi transformasi pembangunan daerah.
Sejumlah target makro turut ditetapkan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7–7,7 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 5,02–5,42 persen.
Perencanaan pembangunan 2027 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, baik global maupun nasional, termasuk perlambatan ekonomi dunia, ketimpangan antarwilayah, serta kebutuhan mitigasi bencana.
Di tingkat daerah, isu penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah juga menjadi perhatian.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Pemerintah provinsi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan program yang disusun selaras dengan prioritas pembangunan dan dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan.
(Yulia)
