MONITORSULUT,Sangihe- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari menyusul gempa bumi yang berdampak pada sejumlah wilayah di daerah perbatasan. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, dan perangkat daerah terkait, Selasa (9/6/2026).
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, mengatakan penetapan status tanggap darurat merupakan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus membuka akses dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Status tanggap darurat bencana berlaku selama 14 hari ke depan. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah penanganan di lapangan,” kata Thungari.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima pemerintah daerah, ratusan rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa. Data awal mencatat sekitar 445 unit rumah terdampak, mulai dari kerusakan ringan hingga berat.
Meski demikian, pemerintah masih akan melakukan verifikasi langsung guna memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
“Data yang masuk saat ini berasal dari pemerintah kampung dan kecamatan. Tim akan turun untuk melakukan pengecekan dan validasi sehingga diperoleh data yang akurat,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons cepat, Bupati bersama tim penanganan bencana dijadwalkan berangkat ke wilayah terdampak pada Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut akan difokuskan ke Kecamatan Kepulauan Marore, termasuk Kampung Marore, Kawio, dan Matutuang yang menjadi wilayah terdampak cukup signifikan.
Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan logistik, mengerahkan personel untuk membantu pembersihan, serta menyiapkan dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain memastikan kondisi warga di lokasi bencana, pemerintah juga akan melakukan pendataan lanjutan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat gempa.
Terkait bantuan perbaikan rumah, Thungari menegaskan pemerintah daerah akan terlebih dahulu menghitung kebutuhan anggaran. Jika diperlukan, Pemkab Sangihe akan mengajukan dukungan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Penanganan pascabencana membutuhkan dukungan bersama. Karena itu kami akan melihat kemampuan daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat apabila diperlukan,” jelasnya.
Saat ini, sejumlah warga terdampak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi sembari menunggu proses penanganan lebih lanjut.
Di akhir keterangannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami masyarakat dan mengajak warga untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Ia juga memastikan bahwa peringatan tsunami yang sempat diberlakukan telah dicabut, sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi dinilai aman.
“Pemerintah akan terus hadir dan bekerja semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang terdampak hingga kondisi kembali pulih,” tegasnya. (Moy)