Mitra, MONITORSULUT.com. – Setelah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) putus kontrak kerjasama dengan BPJS, khususnya pemegang kartu jaminan kesehatan Jamkesda, maka Bupati James Sumendap SH mengambil langkah tegas. Bagi warga masyarakat Mitra yang akan berobat bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mitra di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra.
Pada tahun 2020 Pemkab Mitra sudah tidak kerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan khususnya Jamkesda, alternatif dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Mitra akan meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan di seluruh Puskesmas di Mitra. Hal ini dikatakan Kadis Keseha tan Mitra Dokter Helny Ratuliu saat ditemui media di ruang kerja, Jumat (31/1).
“Karena adanya kenaikan biaya BPJS kesehatan, sehingga membuat Pemkab Mitra sudah tidak lagi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, khususnya pemegang Kartu jaminan Kesehatan Jamkesda. Sehingga kami akan lebih lagi tingkatkan kepel ayanan kesehatan baik di seluruh Puskes mas dan RSUD Mitra,” kata Ratuliu.
Ratuliu juga menjelaskan, pembenahan di RSUD Mitra sendiri diantaranya akan menambah fasilitas. Serta alokasi dana untuk pemegang kartu jaminan Kesehatan Jamkesda sebesar 16 Milyar yang akan diarahkan ke RSUD ataupun di Puskesmas nanti kita lihat nanti.
“Pada awal bulan Februari nantinya, RSUD Mitra bakal menerima rawat nginap 1×24 jam. Sesuai instruksi Bupati, bagi warga masyarakat yang khususnya pemegang kartu Jamkesda. Akan di lay ani memakai KTP baik di RSUD ataupun di seluruh Puskesmas di Mitra,” jelas Ratuliu.
Ratuliu juga mengatakan, untuk saat ini ada belasan pegawai Kesehatan yang telah kami mutasikan ke RSUD Mitra. Sambil menunggu hasil seleksi CPNS 2020, akan diarahkan untuk masuk ke RSUD Mitra.
“Sambil menunggu hasil CPNS 2020 khususnya tenaga Kesehatan, maka pada bulan Februari sudah ditetapkan kami akan buka rawat nginap. Tadi saja saya telah turun langsung ke Puskesmas dan RSUD, melihat apa saja yang menjadi kekurangan. Sehingga kami akan berusaha untuk mengisinya,” jelas Ratuliu. (James)
