MONITORSULUT,Sangihe- Pemerataan akses telekomunikasi masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebanyak 55 wilayah hingga kini belum menikmati layanan jaringan secara optimal, terdiri dari 38 wilayah dengan kondisi low signal dan 17 wilayah yang masih mengalami blankspot.
Persoalan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama DPRD untuk mencari solusi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital (Balmon) Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan ini membahas kondisi jaringan telekomunikasi di wilayah Sangihe sekaligus membuka peluang dukungan dalam upaya memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih kesulitan mendapatkan akses komunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah yang mengalami kendala jaringan.
Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujar Ronald.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Sangihe yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur telekomunikasi secara merata.
Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator hingga perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.
Ronald menambahkan, persoalan jaringan tidak sekadar menyangkut aktivitas komunikasi masyarakat. Keterbatasan akses digital juga dapat berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta kegiatan perekonomian.
Hal senada disampaikan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marvein Hontong. Ia menilai ketersediaan jaringan telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.
Selain mempermudah komunikasi, konektivitas yang baik juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, hasil pertemuan dengan Balmon Kelas I Manado diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, termasuk koordinasi mengenai pemetaan jaringan, kondisi spektrum serta keterlibatan operator dalam meningkatkan kualitas layanan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan.
Pemkab Sangihe selanjutnya akan memperkuat komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para operator telekomunikasi.
Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan kawasan kepulauan.
Pemerintah daerah berharap penanganan yang dilakukan secara bertahap dapat mengurangi jumlah wilayah yang mengalami low signal maupun blankspot.
Sebab, bagi masyarakat kepulauan, ketersediaan jaringan bukan hanya soal kemudahan berkomunikasi, tetapi juga menyangkut akses terhadap informasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi di tengah perkembangan teknologi digital. (Moy)