MONITORSULUT,Sangihe – Pemerintahan baru Kepulauan Sangihe memulai debutnya dengan peluncuran program 100 hari kerja, yang menjadi penanda awal reformasi internal dan peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk komitmen kolektif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan terkoordinasi.
Digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) pada Jumat (25/4/2025), Bupati Michael Thungari menekankan bahwa program 100 hari kerja bukan sekadar agenda percepatan, tapi juga refleksi dari visi-misi “Sapta Membara” yang disusun sejak masa transisi.
“Selama tiga minggu awal pemerintahan, kita sudah memformulasikan tujuh misi utama yang akan diterjemahkan dalam kerja konkret lintas sektor,” ujar Thungari.
Thungari menyebutkan bahwa durasi 100 hari kerja yang akan berakhir pada 1 Agustus 2025 merupakan waktu yang cukup untuk membuktikan keseriusan pemerintah. Ia mendorong seluruh kepala OPD untuk mengoptimalkan kerja tim dengan mendelegasikan tugas secara efektif agar tidak terjadi ketimpangan kinerja.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ego sektoral hanya akan menghambat kita. Pemerintahan ini dibangun atas dasar kolaborasi, bukan kompetisi antar lembaga,” tegasnya.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga menjadi penekanan utama. Menurut Thungari, kinerja yang efektif bukan hanya bergantung pada pimpinan, tapi pada sinergi antarlini yang saling terbuka untuk bekerja sama.
Senada dengan itu, Tim Percepatan Transisi Pemerintahan, Ferdy Panca Sinedu, mengungkapkan bahwa seluruh agenda program 100 hari kerja diambil dari usulan masing-masing OPD dan dikonversi menjadi solusi atas kebutuhan riil masyarakat.
“Target ini akan terus dimonitor dua mingguan dan dievaluasi secara menyeluruh di akhir masa 100 hari. Penilaiannya dilakukan secara objektif oleh Bupati dan Wakil Bupati,” jelas Sinedu.
Sinedu juga menegaskan, bahwa semangat pemerintahan baru ini adalah memperkuat sinergi antarinstansi. Ia mencontohkan adanya kerja bersama antara Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Disdukcapil sebagai bentuk nyata integrasi program lintas dinas.
“Ini bukan sekadar tentang siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana kita bisa bahu membahu menjalankan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (Moy)
