MONITORSULUT — DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026, Selasa (18/11).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus SE, hadir langsung dan menyampaikan apresiasi atas tuntasnya seluruh rangkaian pembahasan bersama legislatif.
Selain finalisasi KUA-PPAS, rapat paripurna tersebut juga mengesahkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, menjadi bagian dari agenda penataan regulasi daerah untuk tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan buah kerja bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD. Ia menilai pembahasan berjalan dinamis, karena DPRD memberikan banyak catatan penting mulai dari masukan teknis, koreksi terhadap substansi, hingga kritik yang memperkuat penyempurnaan dokumen.
“Setiap pandangan dari DPRD menjadi bagian penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan dokumen KUA-PPAS,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan bahwa kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh eksekutif. Pengawasan dan kontribusi legislatif menjadi unsur penting untuk memastikan kebijakan fiskal lebih akurat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa perumusan KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, proyeksi ekonomi, serta kemampuan fiskal daerah. Perubahan kondisi ekonomi nasional turut menjadi dasar dalam merumuskan arah anggaran tahun depan.
“Catatan DPRD memperkuat arah kebijakan yang kami tuangkan, sehingga dokumen ini menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan ekonomi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dokumen tersebut menjadi pedoman resmi bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan RKA tahun 2026.
Gubernur menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Sulawesi Utara tahun depan tidak berubah dari arah besar yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Fokus tetap berada pada,
penguatan sumber daya manusia,
pengembangan agrobisnis,
percepatan sektor pariwisata,
serta penataan regulasi dan inovasi sebagai landasan pelaksanaan program.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Penajaman prioritas, menurutnya, akan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius kembali menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ia menyebut kerja kolektif inilah yang membuat penandatanganan KUA-PPAS 2026 berjalan efektif dan menjadi pijakan awal penyusunan program kerja tahun depan.
“Kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPRD membuat arah pembangunan 2026 lebih terarah, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Gubernur.
(Yulia)
