MONITORSULUT—— Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara, Senin (25/8/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Tim, Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D, didampingi Ketua Komite IV DPD RI H. Ahmad Nawardi, S.Ag beserta jajaran anggota dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Dr Maya menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) TNI Yulius Selvanus, beserta jajaran pemerintah daerah dan mitra kerja terkait. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dari fungsi DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR terkait kebijakan APBN.
“Komite IV berharap dapat menerima masukan dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, maupun BPKP terkait kondisi perekonomian Sulawesi Utara serta realisasi transfer ke daerah,” ujarnya.
Masukan yang diperoleh, lanjut Dr Maya, akan menjadi bahan penting dalam menyusun rekomendasi DPD RI terhadap RUU APBN 2026, khususnya terkait kebijakan fiskal dan moneter di daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Sulut Hari Utomo, Kepala Kanwil DJP Sulut-Tenggo-Malut Eureka Putra, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikno, serta Plt. Kepala BPKP Sulut Heru Setiawan.
Dr Maya pun berharap agar Hasil inventarisasi ini mampu memperkuat peran DPD RI dalam memastikan kebijakan APBN tahun 2026 dapat menjawab kebutuhan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.
(yulia pricilia)
