MONITOR SULUT – Dalam rapat laporan pertanggung jawaban APBD 2017 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) kepada Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Tuuk pertanyakan kerja Dinas Dukcapil dalam bidang pendataan. Menurutnya, dana yang cukup besar yang disiapkan, haruslah diimbangi dengan hasil kerja. Rabu, (11/7).
Sesuai yang diutarakan Sekretaris Dukcapil dan KB Wendy Karwur, pihaknya hanya menerima data yang disampaikan oleh Dinas Dukcapil dari masing-masing kabupaten Kota.
“Jadi kami sebagai Dinas Dukcapil Provinsi hanya bisa mendorong dan memotivasi dinas-dinas dikabupaten kota dalam mendata masyarakat dilapangan. Kami tidak bisa menyatakan seseorang itu sudah meninggal tanpa adanya data konkrit dari kelurahan dan kecamatan, yang dilaporkan kepada dinas Kabupaten Kota” ucapnya.
Olehnya, sembari mencontohkan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, James Tuuk dengan tegas menolak pernyataan yang disampaikan.
“Terus terang saya menolak apa yang disampaikan Bapak Sek. Seperti Dinas Pertanian, meskipun ada dinas dikabupaten kota, tetapi mereka tetap menjaring langsung” tuturnya, berharap agar Dinas Dukcapil dan KB Provinsi lebih proaktif.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Ferdinand Mewengkang, anggota Netty Pantow dan Hanavi Sako.
(Angel)
