MONITORSULUT,MANADO – Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Utara membutuhkan dukungan data yang akurat dan saling terhubung. Tanpa informasi yang terintegrasi, perencanaan pembangunan sektor kelautan berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Talk Show bertajuk “Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan yang Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara” yang berlangsung di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Welliam Niklas Silangen, S.Sos., M.S., turut hadir dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha perikanan tersebut.
Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Sulut Blue Data, sebuah platform digital yang dirancang untuk mengintegrasikan informasi kelautan dan perikanan dari berbagai instansi serta pemangku kepentingan.
Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola sektor kelautan yang lebih terukur. Sebab, data mengenai kondisi ekologi, aktivitas perikanan, kawasan konservasi hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir selama ini tersebar di berbagai lembaga dengan mekanisme pengelolaan dan pemutakhiran yang berbeda.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, dalam paparannya menekankan pentingnya menghubungkan data ilmiah dengan proses perumusan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, keputusan pembangunan ke depan perlu bertumpu pada bukti riil dan analisis data yang valid, bukan sekadar asumsi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan.
Tantangan ini cukup relevan dengan besarnya potensi kelautan Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, produksi perikanan tangkap pada 2025 mencapai sekitar 370 ribu ton, sementara potensi lahan budidaya perikanan tercatat sekitar 171 ribu hektare.
Besarnya potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang didukung informasi yang akurat, mulai dari kondisi sumber daya laut hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
Melalui Sulut Blue Data, pemerintah berupaya membangun ekosistem berbagi informasi yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, unit teknis kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra serta pelaku usaha perikanan.
Integrasi tersebut tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, kepemilikan dan kerahasiaan data, serta mekanisme pertukaran informasi sesuai ketentuan yang berlaku dan semangat Satu Data Indonesia.
Bagi Sulawesi Utara, penguatan basis data kelautan diharapkan dapat mendukung kebijakan yang lebih terarah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perairan, meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap, serta memperhatikan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.
Kehadiran Sekwan Niklas Silangen dalam forum tersebut turut menempatkan DPRD sebagai bagian dari ruang koordinasi antarlembaga dalam pembahasan isu pembangunan daerah, termasuk sektor kelautan dan perikanan.
Pada akhirnya, keberhasilan integrasi data tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform digital. Konsistensi setiap instansi dalam memperbarui, memvalidasi dan berbagi informasi akan menjadi faktor penting agar data yang terkumpul benar-benar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Dengan demikian, Sulut Blue Data diharapkan tidak berhenti sebagai pusat pengumpulan informasi, tetapi berkembang menjadi salah satu instrumen pendukung pengelolaan potensi laut Sulawesi Utara secara berkelanjutan.