MONITORSULUT—— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kembali pentingnya integritas birokrasi, khususnya di sektor informasi dan pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, melalui Staf Khusus Reza Sofian, SH, dalam pertemuan resmi bersama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta perwakilan media, Jumat (14/11), di lantai 5 Kantor Gubernur Sulut.
Dalam forum tersebut, Reza menekankan agar Diskominfo tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN), terutama terkait pengelolaan informasi, kemitraan dengan media, serta penggunaan anggaran. Ia menyebut, institusi yang bergerak di bidang informasi publik harus menjadi contoh transparansi, bukan justru rawan disalahgunakan.
“Sektor komunikasi adalah pintu utama citra pemerintahan. Karena itu, jajaran Diskominfo wajib menjaga integritas dan menghindari pola kerja tidak sehat,” tegas Reza mewakili Gubernur.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius mengingat selama ini pengelolaan kerjasama informasi pemerintah sering mendapat sorotan publik, khususnya terkait mekanisme anggaran, penentuan mitra media, hingga akses informasi yang dianggap tidak merata.
Reza juga mengajak insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga pengawas yang memastikan pemerintah bekerja sesuai koridor hukum.
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh pejabat dan ASN tidak memanfaatkan jabatan strategis untuk kepentingan kelompok maupun kedekatan personal.
Pertemuan ditutup dengan ajakan untuk membangun pola komunikasi yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan kepercayaan publik.
(Yulia)
