MONITORSULUT, Minahasa-Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 bagi para Operator Desa se-Kabupaten Minahasa (Angkatan I dan II). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, 28–30 Juli 2025, dipusatkan di Manado Tateli Resort and Convention Center, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda Minahasa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini dan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang memungkinkan pertemuan ini dapat terlaksana dalam keadaan sehat.
“Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Pemerintah menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan teman-teman operator desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Sekda juga menekankan pentingnya penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi hal baru, melainkan keharusan yang tidak dapat dihindari. “Siskeudes harus diterapkan secara digital agar hasilnya lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Sistem manual cenderung memakan waktu, rawan kesalahan, dan tidak seakurat sistem berbasis digital,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pentingnya data yang akurat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan. “Keputusan-keputusan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data. Kalau data tidak benar, maka kebijakan bisa salah sasaran,” ungkap Watania.
Mengangkat isu revolusi industri 4.0 bahkan 5.0, Watania mendorong para operator desa untuk terus meningkatkan kompetensi. Ia mengingatkan bahwa saat ini banyak pekerjaan telah beralih ke sistem otomatis dan kecerdasan buatan (AI), sehingga aparatur desa dituntut untuk lebih cakap dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Kalau tidak meningkatkan kemampuan, terutama sebagai operator, bagaimana mungkin bisa mengelola dana desa dengan benar? Padahal desa adalah ujung tombak pembangunan, dan sumber daya manusia di dalamnya harus bisa menjawab tantangan zaman,” katanya.
Selain aspek teknis, Watania juga menyinggung peran penting desa sebagai satuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki keragaman budaya, agama, dan adat istiadat. Menurutnya, perbedaan tersebut bukanlah penghalang, melainkan pemicu semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Desa harus mampu menjadi perekat. Di sanalah nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupi,” tutupnya.
Workshop ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, dan melibatkan 227 operator desa dari seluruh wilayah Kabupaten Minahasa. (win)
