Fraksi Golkar DPRD Sulut Soroti Pendidikan hingga Piutang Daerah dalam Rancangan APBD Sulut 2027

MANADO – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pandangan umum tersebut dibacakan Raski Mokodompit dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menyoroti strategi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan pemerataan alokasi anggaran. Selain itu, Golkar meminta penjelasan mengenai sisa kewajiban daerah setelah pembayaran pokok utang sebesar Rp210 miliar pada 2027, termasuk proyeksi kewajiban pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Fraksi Golkar juga meminta kejelasan mengenai penyertaan modal kepada Bank SulutGo (BSG) sebesar Rp30 miliar, terutama terkait target konkret dan manfaat yang ingin dicapai melalui tambahan modal tersebut.

Pada sektor pendapatan daerah, Golkar menyoroti piutang pemerintah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Fraksi ini mendorong optimalisasi penagihan tunggakan tersebut agar dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan terperinci mengenai komposisi sumber pendapatan yang menjadi dasar penetapan target Rp216 miliar, termasuk kontribusi pasien, BPJS, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Fraksi Golkar turut mempertanyakan usulan matriks keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan APBD. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program dan alokasi anggaran tetap sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Golkar pada prinsipnya menyetujui Rancangan APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Berbagai masukan tersebut akan dikaji lebih mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

“Seluruh catatan akan dibahas mendalam bersama Banggar. Pada intinya kami menyetujui Rancangan APBD 2027 untuk dilanjutkan pembahasan berikutnya,” pungkas Raski Mokodompit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *