MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kairagi Satu, Manado, Rabu (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi yang diserap selama masa reses itu mencakup persoalan infrastruktur, kemacetan, penanganan sampah, pendidikan, bantuan sosial hingga pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, bersama Wakil Ketua DPRD Sulut, dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, Royke Reynald Anter, SE, ME, dan Stella Marlina Runtuwene, A.Md.Sek. Persidangan dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 26 dari total 45 anggota DPRD Sulut.
Mengawali persidangan, Fransiscus Andi Silangen menegaskan bahwa penyampaian laporan hasil reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD setelah turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi. Selanjutnya wajib membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna,” ujar Silangen.
Sejumlah persoalan di Kota Manado disampaikan anggota DPRD dari Dapil Manado, Haji Amir Liputo, SH. Aspirasi tersebut meliputi kemacetan di wilayah Manado Selatan, percepatan pembangunan Ring Road 3, kondisi jalan provinsi, hingga kebutuhan pengoperasian TPA Ilo-Ilo sebagai pengganti TPA Sumompo.
Selain itu, Amir turut menyoroti penanganan sejumlah sungai, di antaranya Sungai Sario, Tikala, Mahawu dan Bailang. Ia juga menyampaikan pentingnya sinkronisasi data desil penerima bantuan sosial serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi 25 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Pakowa.
Sementara itu, perwakilan Dapil Minahasa Utara-Bitung, Henry Walukow, SE, menyoroti persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satu yang disampaikan adalah akses jalan dari Desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan, menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengalami kerusakan dan rawan longsor.
Adapun dari Dapil Nusa Utara yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sitaro, Vionita Kuera menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemerataan pembangunan fisik maupun nonfisik. Perhatian terutama diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan dan ekonomi yang dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Penyampaian laporan hasil reses ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut menghimpun kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat.