MONITORSULUT,Sangihe- Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III.
Evaluasi Semester I yang berlangsung sejak Rabu hingga Jumat, 31 Juli 2026, tersebut tidak hanya membahas realisasi program dan serapan anggaran, tetapi juga melihat sejauh mana OPD mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Sangihe, Marvein Hontong, mengatakan evaluasi menjadi ruang bagi DPRD dan OPD untuk melihat perkembangan pelaksanaan program selama paruh pertama tahun anggaran, termasuk berbagai kendala yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Dari hari Rabu sampai hari ini, Jumat, kami dalam agenda rapat evaluasi Semester I, dalam hal mengevaluasi kinerja OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III,” kata Hontong, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, pembahasan mencakup sejumlah aspek, mulai dari serapan anggaran, belanja hingga capaian PAD dan retribusi.
Hontong menyebut sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi III memiliki peran dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah, di antaranya sektor pariwisata, pertanian, serta perdagangan dan perindustrian.
“Di Komisi III ada beberapa OPD pengampu, termasuk Pariwisata, Pertanian, dan Perindag yang target PAD-nya juga lumayan besar. Ini menjadi dorongan kami dalam rapat untuk menyikapi pembahasan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran berikutnya. Termasuk dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan, KUA-PPAS Induk maupun APBD.
DPRD, kata Hontong, perlu mengetahui secara jelas persoalan yang dihadapi masing-masing OPD agar dukungan melalui kebijakan maupun penganggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
“Ini menjadi landasan bagi kami untuk mempelajari apa saja yang menjadi kendala dari dinas pengampu. Tentu akan kami tunjang hal-hal yang bersifat spesifik, baik dari sisi kolaborasi maupun penganggaran,” katanya.
Selain evaluasi administrasi dan capaian program, DPRD juga mempertimbangkan langkah pemantauan langsung terhadap pengelolaan sejumlah sumber PAD melalui mekanisme uji petik.
Hontong menjelaskan, langkah serupa sebelumnya telah dilakukan Komisi II, salah satunya terhadap Dinas Perhubungan dalam melihat realisasi retribusi parkir.
Namun, ia menegaskan uji petik tidak serta-merta akan diterapkan kepada seluruh OPD. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evaluasi yang ditemukan.
“Memang hal itu sudah dilakukan. Bukan berarti semua harus diberlakukan uji petik, tidak. Tetapi kalau dimungkinkan, kami juga akan coba mengambil semacam sampel,” jelasnya.
DPRD berharap OPD yang memiliki potensi PAD dapat terus mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia. Menurut Hontong, peningkatan PAD pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang penting dari kita ada dorongan terhadap OPD pengampu untuk tetap mengoptimalkan potensi yang ada, karena ini juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pemerintah,” pungkasnya.(Moy)