MONITORSULUT,MANADO — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Manado menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Gender Analysis Pathway (GAP) bagi Kepala SKPD dan Perencana Ahli Muda di Ruang Serbaguna BKPSDM Kota Manado 11 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Manado dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Pelatihan dibuka dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesetaraan gender.
Pada sesi awal yang dilaksanakan Senin, 11 Mei 2026, peserta mendapatkan materi dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Manado, Julises Oehlers, SH, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Manado, Leidy I.C. Sekeon, SPi, M.Si, serta Pemerhati Gender Drs. Boaz Wilar, M.Si.
Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.
Kepala DPPPA Kota Manado, Dra. Neivi Lenda Pelealu, M.Si, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman Kepala SKPD dan Perencana Ahli Muda mengenai konsep dasar gender, kesetaraan gender, serta penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan program pembangunan.
Selain memperoleh pemahaman teoritis, peserta juga dibekali kemampuan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender berdasarkan data terpilah. Hasil analisis tersebut kemudian dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Renja, RKPD, dan Gender Budget Statement (GBS).
Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari Perencana Ahli Muda dan perwakilan perangkat daerah mengikuti pelatihan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir dokumen perencanaan yang lebih responsif gender serta meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
DPPPA Kota Manado menilai penerapan PPRG dan GAP menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki di Kota Manado.
(Yulia)