MONITORSULUT,MANADO — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Manado menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Gender Analysis Pathway (GAP) bagi Kepala SKPD dan Perencana Ahli Muda pada 12-13 Maret 2026 di Ruang Serbaguna BKPSDM Kota Manado.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Manado untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Kepala DPPPA Kota Manado, Dra. Neivi Lenda Pelealu, M.Si, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar gender, kesetaraan gender, serta pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi salah satu strategi pembangunan nasional.
Melalui pelatihan ini, peserta juga dibekali kemampuan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengidentifikasi permasalahan dan kesenjangan gender di sektor masing-masing. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari Perencana Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kota Manado mengikuti pelatihan tersebut. Selain mempelajari teknik analisis gender, peserta juga mendapatkan materi penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagai instrumen untuk memastikan alokasi anggaran mendukung terwujudnya kesetaraan gender.
Menurut Neivi Lenda Pelealu, penerapan PPRG tidak hanya bertujuan menciptakan keadilan gender, tetapi juga meningkatkan efektivitas program pembangunan karena kebijakan yang disusun didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang terkait, Dra. Siska Ssalam, menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah mengintegrasikan perspektif gender serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan PPRG secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Manado menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.