MONITOR SULUT, — Rapat tindak lanjut hasil Monitoring evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut terungkap bahwa untuk bantuan penerimaan kelompok nelayan dalam pendataannya diantisipasi titipan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rabu (30/05/2018).
Dikatakan Kadis DKP Sulut Ir Ronal Sorongan melalui Sekretaris DKP Heydi Malingkas bahwa untuk dinas kabupaten/kota kadang- kadang dalam dapil anggota dewan perlu antisipasi terkit dengan kelompol yang masuk, karena ini merupakan paket pemberdayaan dan kerjasama dengan penyuluh perikanan agar data yang ada tidak jadi masalah hanya karena titipan.
“Paket pemberdayaan dipersiapkan saja dan bekerjasama dgn penyuluh perikanan untuk menginput jangan sampai karena titipan akam jadi masalah,” tandas Malingkas dihadapan peserta yang hadir baik Kadis dari Kota Kotamobagu dan Bolsel.
Ditambahkan Malingkas, bahwa Kadis berada diruangan sementara menerima tamu karena waktu maka kegiatan dimulai.
Untuk diketahui, kegiatan ini menyangkut kebijakan DAK yang berkaitan dengan kabupaten/ kota. Tindak lanjut monev 2 kali di hotel dan masih ada masalah ada terkait pembagian kewenangan. (stv)
