MONITOR Sulut – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (PP-PAD) menggelar kegiatan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi yang dibuka Plt Kadia PP-PAD Sulut Ir Nelda Luntungan melalui Kabid Vonnie Pangalila, Rabu (23/06/2021)
Dikatakan Pangalila didampingi Kasie Meivi Mirah mewakili Plt Kadis PP-PAD bahwa sasaran utama pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan manfaat pembangunan untuk seluruh komponen masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat laki-laki atau perempuan anak dewasa lansia, kaum difabel masyarakat miskin baik di kota maupun di desa proses dan hasil pembangunan benar-benar akan terlihat apabila adanya keadilan kesetaraan gender dalam pemanfaatan pembangunan.
“Penyelenggaraan data gender dan anak juga merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan dimulai dari pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif dan berkesinambungan hubungan dirinci menurut jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan yang terkait unsur-unsur masyarakat harus utamakan gender Band pengarusutamaan anak-anak, kesalahan Isu gender dan anak masih kurang perhitungkan,”jelas Pangalila.
Lanjut Kabid Vonnie bahwa dalam berbagai proses kebijakan pembangunan masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan yaitu peraturan atau payung hukum lembaga atau kelompok kerja data terpilah didalamnya terdapat SDM pengolah data serta mekanisme yakni pedoman pengumpulan dan penyusunan data terpilah sebagai akibat kebijakan program kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik anak-anak yang pada akhirnya disebut buta gender.
Dijelaskannya pula, kebijakan satu data Indonesia akhirnya dapat menjawab kebutuhan data terpilah gender dan anak terpilih secara jelas akan memberikan gambaran nyata atas perbedaan yang muncul berdasarkan kategorisasi dan variabel tertentu seperti akses peluang dan manfaat terhadap aspek ekonomi kesehatan pendidikan dan politik untuk kesetaraan gender dan hak anak
Ditambahkan Pangalila, melalui kegiatan ini diharapkan adanya komitmen dinas kabupaten kota se Provinsi Sulut dalam penyediaan data pilah yang up to date . Kemudian komitmen tersebut dapat berupa kesepakatan atau kesepahaman serta komitmen bersama misalnya dengan BPS SKPD terkait perguruan tinggi lembaga masyarakat baik sebagai Mitra penyedia data maupun pengguna termasuk penyelenggaraan sistem data gender dan anak. (Stv)
Dinas PP-PAD Sulut Gelar Penyajian Pemanfaatan Gender dan Anak
