Mitra, MONITORSULUT.com. – Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) akan memasukkan mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum tahun ajaran baru. Ini setelah disahkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mitra oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ascke Benu, Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Laorens Manopo mengatakan, ditahun ajaran ini muatan lokal akan efektif dimulai dan disesuaikan pada semester ganjil.
“Penyesuaian nanti dimulai pada semester ganjil atau tahun ajaran baru nanti. Saat ini Perda masih menunggu penomoran registrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin Minggu depan sudah selesai,” kata Manopo, Jumat (15/1).
Manoppo juga mengatakan, berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi menurutnya, merupakan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab itu, setelah ada nomor registrasi untuk Perda tersebut maka akan dikonsultasikan dengan KPK berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi tersebut.
“Nantinya mereka akan arahkan baik modul seperti apa yang akan dilakukan, termasuk tenaga pendidiknya. Ini akan dilakukan step by step. Sementara Bapak Bupati James Sumendap berencana membentuk relawan guru,” jelas Manoppo.
Manoppo juga mengatakan, pembelajaran anti korupsi ini juga disambut baik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang bahkan merencanakan untuk pembentukan semacam zona integrasi.
Sementara berkaitan dengan kurikulum bahasa daerah, pihaknya akan bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Dari tiga bahasa daerah yang ada, bahasa Ponosakan kemungkinan akan lebih dulu masuk kurikulum sebab sudah hampir punah, jika dibandingkan dengan dua bahasa daerah lainnya, yakni Pasan dan Tonsawang.
“Untuk Kabupaten Mitra, tiga bahasa ini akan terus diwariskan. Namun dari balai bahasa ada skala prioritas. Saat ini balai bahasa sementara menyusun kamus bahasa Ponosakan sebab sudah hampir punah,” ucap Manoppo. (James)
