MONITORSULUT,MANADO —— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bukanlah proyek instan, melainkan proses yang gradual, terencana, dan sesuai ketentuan hukum.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemprov Sulut sekaligus Plh Kadis Kominfo Denny Mangala, menanggapi sejumlah pemberitaan dan unggahan media sosial yang dinilai menyudutkan kebijakan Gubernur.
“Pembangunan itu tidak bisa instan. Semua sudah diatur dalam RPJMD Sulut 2025–2029, yang menjadi panduan kerja lima tahun ke depan. Setiap program ada tahapannya,” ujar Denny, Kamis (16/10/2025).
Mangala menjelaskan, sejak dilantik pada Februari 2025, Gubernur YSK dihadapkan pada situasi APBD yang sudah berjalan serta kebijakan efisiensi nasional yang memaksa daerah menyesuaikan anggaran.
Namun, di tengah keterbatasan itu, sejumlah capaian konkret tetap diraih, seperti terpenuhinya listrik 24 jam di Pulau Gangga dan Talise, serta komitmen Kementerian Desa untuk membangun akses listrik di Talaud.
“Tanpa APBD sekalipun, upaya Gubernur untuk menghadirkan pelayanan dasar tetap berjalan. Ini bukti kepemimpinan yang adaptif dan solutif,” tambahnya.
Selain itu, Denny menyebut berbagai bantuan pertanian, perikanan, pangan murah, dan bantuan sosial yang dirasakan masyarakat merupakan hasil perjuangan langsung Gubernur ke pemerintah pusat.
Kondisi ekonomi pun relatif stabil inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi Sulut tetap positif.
Denny menekankan bahwa pembangunan fisik baru akan berjalan setelah Perubahan APBD 2025 disetujui Kemendagri beberapa hari lalu. Sementara itu, Gubernur masih fokus pada penataan sistem dan koordinasi lintas sektor, agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, Denny juga menepis tudingan terkait pengangkatan staf khusus Gubernur. Ia menyebut kebijakan tersebut sah secara aturan dan bertujuan memperkuat koordinasi serta komunikasi publik.
“Setiap pemimpin berhak menata struktur pendukungnya. Staf khusus membantu mempercepat respons dan menjaga konektivitas antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Denny mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini negatif atau informasi menyesatkan di media sosial.
“Mari kita beri ruang bagi Gubernur bekerja. Pembangunan butuh waktu dan dukungan semua pihak. Perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghambat pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menutup dengan menggarisbawahi visi Gubernur untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, merata, dan berkeadilan.
“Langkah-langkah strategis ini adalah fondasi agar pembangunan Sulut tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan,” pungkas Denny Mangala.
(yulia pricilia **)
