MONITORSULUT,Sangihe- Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan barang ilegal, termasuk peredaran rokok tanpa pita cukai maupun yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, yang meminta pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Marore dan pulau-pulau sekitarnya, mendapat perhatian lebih.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, yang berlangsung di Ballroom Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Menurut Thungari, meskipun berdasarkan pemantauan sementara peredaran rokok ilegal di Sangihe belum menunjukkan angka yang menonjol, kondisi geografis daerah tetap membuka kemungkinan masuknya produk tersebut melalui jalur perbatasan.
Terlebih, harga rokok di negara tetangga yang relatif lebih murah dibandingkan di Indonesia berpotensi menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.
Ia menilai Kecamatan Marore dan wilayah kepulauan di sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus karena berada dekat dengan negara tetangga.
“Pantauan saya di lapangan, peredaran rokok ilegal memang belum terlalu menonjol. Namun, karena posisi kita berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah, hal ini tentu harus menjadi perhatian, khususnya di Kecamatan Marore dan sekitarnya,” ungkap Thungari.
Ia menegaskan, persoalan rokok ilegal tidak bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan cukai. Peredaran produk tanpa cukai juga berdampak pada penerimaan negara serta berpotensi merugikan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan secara legal.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha hingga masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan mencegah masuknya rokok ilegal ke wilayah Sangihe.
Selain menyoroti pengawasan peredaran rokok ilegal, Thungari turut mengingatkan pentingnya pengelolaan penerimaan pajak rokok secara tertib dan bertanggung jawab.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga triwulan III tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
Menurutnya, penerimaan tersebut menjadi salah satu komponen yang turut memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Thungari berharap dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga meminta para camat, kapitalaung dan lurah agar ikut mengambil bagian dalam menyosialisasikan ketentuan cukai kepada masyarakat. Peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kampung dinilai penting untuk membantu mendeteksi sekaligus mencegah peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap tidak hanya terjadi penyampaian informasi, tetapi juga terbangun koordinasi dan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, mengoptimalkan penerimaan pajak dan cukai, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan,” harapnya.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, tersebut dibuka oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johanis Pilat, perwakilan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Ketua Tim Analis Intelijen Rendy Satya Padmanaba, Kepala Cabang BSG Tahuna Fernando Mamahit, Kepala Kantor BPJS Sangihe Widi Jatmiko, pemilik toko, pelaku UMKM, serta para camat dan lurah.(Moy)