Bupati Sitaro Siap Lakukan Perombakan Besar Pejabat Eselon II, Awal Oktober Jadi Batas Waktu

Indeks102 Dilihat

Sitaro, Monitorsulut.com – Setelah merampungkan penyegaran pejabat administrator dan pengawas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kini bersiap melangkah ke fase berikutnya. Bupati Chyntia Ingrid Kalangit menargetkan perombakan jabatan tinggi pratama atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan segera digelar dalam waktu dekat.
Tahap ini menjadi kelanjutan strategi reformasi birokrasi yang sudah dimulai sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas. Meski santer diberitakan bakal dilaksanakan pada pertengahan September, hingga memasuki akhir bulan proses rotasi belum resmi diumumkan.
Saat ini terdapat tujuh jabatan kepala OPD yang berpotensi diisi pejabat baru, termasuk lima kursi yang sudah kosong sejak Februari 2025. Dua posisi lainnya lowong setelah Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas PMD dinonaktifkan akibat menjalani sidang etik pada awal September.
Bupati Chyntia memastikan pemerintah daerah telah menerima hasil uji kompetensi atau job fit pejabat tinggi pratama yang dilaksanakan bulan ini. Selain itu, seleksi terbuka untuk pengisian jabatan juga sedang disiapkan.
“Masih ada sejumlah mekanisme yang harus dipenuhi, terutama untuk instansi yang berhubungan dengan pemerintah pusat. Contohnya, untuk Dinas Dukcapil kami masih menunggu surat balasan dari kementerian,” ujar Chyntia setelah menghadiri upacara HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (23/9/2025).
Meski belum menyebut waktu pasti, ia menegaskan proses rotasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Paling lambat awal Oktober,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sitaro, Denny D. Kondoj, menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati telah menekankan pentingnya objektivitas dalam penilaian kinerja pejabat.
“Penempatan jabatan harus sesuai kompetensi. Kalau punya kemampuan, tentu akan dipertimbangkan. Ibu Bupati minta penilaian yang benar-benar fair,” ungkap Denny.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama perombakan ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
“Yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Dengan formasi yang tepat, roda pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.