MONITORSULUT,MINAHASA UTARA – Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mendorong ketahanan pangan sekaligus percepatan digitalisasi transaksi di Kabupaten Minahasa Utara.
Upaya tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Maumbi, Selasa (10/3/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi kini tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang menekankan sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani dan kerja sama antar daerah,” ujar Renold.
Ia menilai Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi besar dalam memperkuat pasokan pangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rantai pasok pangan serta memperluas kerja sama dengan kelompok tani, termasuk Koperasi Wale Tani Mapalus.
Selain sektor pangan, Bank Indonesia juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Melalui sistem pembayaran non tunai, pemerintah daerah diharapkan membuka lebih banyak kanal pembayaran elektronik untuk berbagai jenis retribusi daerah, antara lain dengan memanfaatkan uang elektronik reader yang terintegrasi dengan bank pengelola rekening kas umum daerah maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital di masyarakat.
Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas harga, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Minahasa Utara.
(Yulia)
