MONITORSULUT——- Upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di Minahasa Tenggara kembali dipertegas melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor DPRD Minahasa Tenggara.
Pertemuan strategis ini dipimpin Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David H. Lalandos, serta perwakilan TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam dua agenda utama pemerintah daerah,digitalisasi transaksi dan pengendalian harga pangan, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Minahasa Tenggara perlu memastikan harga tetap terkendali sambil mendorong peningkatan pendapatan daerah lewat pemanfaatan sistem pembayaran yang lebih maju,” ungkap Fredy
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan berkelanjutan dari Bank Indonesia yang membuat TP2DD Minahasa Tenggara tetap berada dalam kategori daerah digital.
Dalam paparan mengenai perkembangan digitalisasi daerah, Analis Yunior KPwBI Sulut, Tasyafa Aleysa Taufik, menyampaikan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mempertahankan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 92,40% pada Semester I 2025.
Perolehan ini menempatkan Minahasa Tenggara di posisi ke-38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Tasyafa juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan kinerja TP2DD, di antaranya pelaksanaan HLM secara konsisten, optimalisasi anggaran elektronifikasi, peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran nontunai, hingga integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.
Pembahasan inflasi daerah menjadi bagian penting dalam forum ini. Ekonom Yunior KPwBI Sulut, Gabriella Regina, memaparkan pergerakan harga komoditas prioritas di Sulawesi Utara dan khususnya di Minahasa Tenggara.
Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan pada komoditas pangan yang volatil seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, dan beras.
Regina memaparkan empat langkah utama TPID dalam menjaga stabilitas harga: menjaga keterjangkauan lewat Gerakan Pangan Murah, memastikan ketersediaan melalui kerja sama antar daerah, meningkatkan kelancaran distribusi melalui fasilitasi logistik pangan, serta memperkuat komunikasi publik melalui HLM dan edukasi kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut konkret, HLM ini sekaligus menandai peluncuran pembayaran retribusi daerah berbasis QRIS. Inovasi ini diharapkan mempercepat layanan publik, menutup potensi kebocoran pendapatan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
(Yulia)
