MONITORSULUT, SIAU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperkuat sinergi dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan yang digelar di Siau, Kamis (30/7/2026), dipimpin Plt Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Eddy Salindeho, pimpinan Bank SulutGo Cabang Siau, dan anggota TP2DD dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Heronimus Makainas mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan perlu terus diperkuat agar transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyampaikan bahwa capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Semester II Tahun 2025 menunjukkan tren positif dan telah memperoleh predikat “Digital”.
Meski demikian, Joko mengingatkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sehingga masih diperlukan berbagai langkah percepatan.
> “Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.
Menurut Joko, secara umum perkembangan ETPD di Sitaro mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, upaya tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memperluas penggunaan transaksi elektronik, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perangkat daerah juga menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi, di antaranya masih tingginya preferensi masyarakat menggunakan transaksi tunai serta keterbatasan infrastruktur pendukung pembayaran digital di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal itu, Bank Indonesia menilai perlu adanya penyediaan kanal pembayaran yang lebih memadai, disertai pemberian insentif untuk mendorong semakin luasnya penggunaan transaksi nontunai di tengah masyarakat.
Sementara itu, Plt Bupati Heronimus Makainas menutup pertemuan dengan menyampaikan tiga arahan utama. Pertama, memperkuat strategi optimalisasi ETPD secara terintegrasi mulai dari proses, output hingga outcome. Kedua, meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mempercepat implementasi KKPD. Ketiga, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur, dan perilaku masyarakat.
Melalui High Level Meeting TP2DD tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berharap digitalisasi transaksi keuangan daerah dapat terus berkembang sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.