MONITOR SULUT, MANADO – Bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), salah satu situs jual-beli online yang ada di Indonesia, Bhinneka.com gelar sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog, di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Kamis (23/3) siang tadi.
Sosialisasi yang dihadiri oleh para Kepala Daerah ini sangat menarik perhatian. Pasalnya sejak dijalankan tahun 2013 sampai sekarang, Bhinneka.com sudah memiliki 40 komoditas dengan kurang lebih 77.000 produk kebutuhan pemerintah. Adapun untuk melakukan pembelian barang/jasa tersebut bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log in, kemudian Menular transaksi melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id.
Sedangkan untuk informasi harga barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP, semuanya bersifat terbuka, sehingga para konsumen dapat membadingkan harga yang ada dengan yang ada di situs lain.
“Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hal ini pokja, dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia. Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung,” ujar Agus.
Sembari itu, terkait penyediaan barang / jasa dibeberapa wilayah, Mohammad Siddiq selaku 11penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan bahwa masih terdapat perbedaan antara daerah yang berada diwilayah pulau jawa dengan diluar pulau jawa.
Hal itu menurutnya dikarenakan letak geografis wilayah.
“Jadi memang terkait kapasitas penyedia untuk melayani pemerintah di luar pulau Jawa berbeda. Ada yang sudah menyanggupi dan ada yang belum. Jadi harus lihat di e-katalog, harus di klik berdasarkan daerah apakah sudah tersedia atau belum. Kondisi geografis di Sulut jadi kendala sebenarnya,” kata Siddiq.
Meski demikian, dikatakannya, untuk Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya, penerapan e-katalog sudah berjalan dengan baik, meski sejumlah kendala masih ditemui.
“Untuk Sulut, sebagian sudah melaksanakan proses dengan baik. Beberapa kendala ada di daerah luar ibukota provinsi dan kabupaten/kota, misalnya biaya-biaya tambahan yang belum di akomodir pemerintah itu sendiri,” tambahnya.
