Walikota Hengky Honandar Bawa Suara Bitung ke Forum Wali Kota se-Indonesia

Advetorial, Bitung, Nasional22566 Dilihat

MONITORSULUT,MEDAN — Wali Kota Bitung Hengky Honandar membawa sejumlah isu yang dihadapi pemerintah daerah ke forum nasional saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Rakernas yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” tersebut mempertemukan para wali kota dari berbagai daerah untuk membahas tantangan dan arah pembangunan perkotaan di Indonesia.

Pembukaan Rakernas digelar di Ballroom Grand City Hall, Medan, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut memberikan sambutan.

Bagi Hengky, forum APEKSI menjadi ruang untuk bertukar pengalaman sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah kota dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah hubungan antara kebijakan nasional dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakannya.

Dalam forum Mayors Talk, Hengky menyoroti persoalan unfunded mandate, yakni ketika pemerintah daerah mendapat tugas menjalankan program nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan di tingkat daerah.

Sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari pembahasan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, pelaksanaan program nasional perlu berjalan seiring dengan kejelasan pembagian kewenangan dan dukungan pembiayaan. Dengan begitu, program yang dirancang secara nasional tetap dapat diterapkan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.

Isu tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan lebih luas dalam Rakernas XVIII APEKSI.

10 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Melalui sidang pleno, pemerintah kota yang hadir menyepakati 10 rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK serta fleksibilitas belanja daerah.

APEKSI juga mendorong penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.

Selain itu, rekomendasi mencakup penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, penguatan tata ruang, kerja sama daerah dan pembangunan kewilayahan.

Dua rekomendasi lainnya menyentuh penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.

Kesepuluh rekomendasi tersebut menggambarkan luasnya persoalan yang kini dihadapi pemerintah kota. Bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi lokal hingga kesiapan generasi muda.

Bagi Bitung, pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat arah pembangunan kota dalam konteks yang lebih luas.

Sebagai salah satu kota di kawasan timur Indonesia, Bitung memiliki kepentingan terhadap konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal dan terbukanya peluang kerja sama antardaerah.

Karena itu, forum APEKSI memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga melihat pengalaman daerah lain yang dapat menjadi bahan pembelajaran.

Membaca Peluang Bitung di Kawasan Timur

Selain persoalan fiskal dan pelaksanaan program nasional, isu pembangunan kawasan timur Indonesia turut menjadi perhatian dalam rangkaian pembahasan APEKSI.

Hengky melihat perkembangan kawasan timur sebagai bagian yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bagi Bitung, konektivitas, investasi, lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal merupakan bagian yang saling berkaitan.

Posisi tersebut membuat pembangunan kota tidak hanya dilihat dari apa yang berlangsung di dalam wilayah administratif Bitung, tetapi juga dari hubungan kota dengan daerah dan kawasan di sekitarnya.

Melalui forum yang mempertemukan pemerintah kota dari berbagai wilayah Indonesia, Hengky memiliki ruang untuk bertukar pengalaman mengenai bagaimana masing-masing daerah membaca peluang sekaligus menghadapi tantangan pembangunan.

Dari forum tersebut, berbagai rekomendasi APEKSI kemudian menjadi bahan bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ellen Honandar Ikut Perkuat Jejaring

Keterlibatan Bitung dalam Rakernas APEKSI tidak hanya berlangsung melalui Wali Kota Hengky Honandar.

Ketua TP-PKK Kota Bitung Ellen Honandar Sondakh juga mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan APEKSI melalui Ladies Program, yang berlangsung di Kota Medan pada hari yang sama.

Program tersebut menjadi ruang pertemuan bagi para Ketua TP-PKK dan pendamping kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia.

Berbagai kegiatan di dalamnya mencakup public speaking, penguatan jejaring, pengembangan kapasitas perempuan, serta promosi budaya dan kuliner daerah.

Bagi Ellen, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan membangun hubungan dengan TP-PKK dari berbagai daerah.

Penguatan jejaring perempuan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, terutama dalam mendorong lahirnya pengalaman, gagasan dan program yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran Bitung dalam APEKSI berlangsung dalam dua ruang yang saling melengkapi.

Hengky mengambil bagian dalam pembahasan mengenai pemerintahan kota dan arah pembangunan, sementara Ellen mengikuti forum penguatan kapasitas dan jejaring perempuan.

Dari Medan untuk Bitung

Rakernas APEKSI pada akhirnya bukan hanya tentang pertemuan para wali kota.

Ada persoalan daerah yang dibawa ke forum nasional, ada pengalaman antarkota yang dipertukarkan, dan ada rekomendasi yang disepakati bersama untuk menjadi bahan komunikasi pemerintah kota dengan pemerintah pusat.

Bagi Hengky, keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk membawa suara Bitung sekaligus melihat perkembangan persoalan perkotaan dari perspektif yang lebih luas.

Sementara bagi Ellen, Ladies Program membuka ruang untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengalaman dengan perempuan dari berbagai kota.

Keduanya membawa peran masing-masing dalam satu rangkaian kegiatan yang sama.

Pada akhirnya, hasil sebuah forum tidak berhenti ketika kegiatan selesai.

Berbagai gagasan dan rekomendasi yang lahir di Medan akan kembali ke daerah untuk dilihat relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Bitung, Rakernas XVIII APEKSI menjadi ruang untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman dan melihat kembali berbagai peluang pembangunan di tengah tantangan perkotaan yang terus berubah.

Dari forum wali kota di Medan, suara Bitung ikut menjadi bagian dari pembahasan tentang bagaimana kota-kota Indonesia menghadapi masa depan.