MONITOR Sulut – Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyampaikan tentang rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada 2020 yang dipastikan akan menyerap anggaran sebesar Rp500 miliar, sehingga diusulkan kalau pembiayaannya bisa langsung lewat APBN, seperti contoh Pilpres dan Pileg 17 April 2019 lalu.
“Tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara. Ada enam kabupaten dan satu tingkat provinsi. Kita sudah kalkulasi anggarannya, sedangkan belanja langsung kita yakni belanja modal kita cuma Rp1,2 triliun. Jadi dengan kata lain hampir 40% habis untuk membiayai pilkada,” tukasnya sembari berharap kebutuhan ini akan disampaikan ke pusat.
“Kalau dana Pilpres dan Pileg saja bisa dibiayai oleh APBN kenapa biaya Pilkada tidak bisa. Alangkah baiknya ke depan supaya tidak menggerus anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan Pilkada. Mengingat hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan.penyerapan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Kemenenterian Kordinator (Seskemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sana Nugraha mengatakan, usulan Pemprov Sulut agar pelaksanaan Pilkada tahun 2020 nanti, akan dibahas dalam pertemuan Forum Sekretaris Lintas Kementerian.
“Masukan dan usulan Pemerintah Provinsi Sulut melalui pak Wagub akan kami sampaikan dan bahas melalui Forum Sekretaris Lintas Kementerian. Saya berharap semoga usulan ini mendapat tanggapan positif juga dari Sekjen Bappenas, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kemendagri,” tandas Nugraha saat membuka Rapat Konsolidasi Program dan Kegiatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional Wilayah Tengah dan Timur Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator PMK RI di Manado, Senin (29/04/2019.
Menurut Nugraha, permasalahan-permasalahan di daerah sepatutnya disampaikan untuk dibahas dan dicarikan solusi, semisalnya acara konsolidasi program kegiatan pusat dan daerah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan wilayah Tengah dan Indonesia Timur. Hal ini mutlak untuk dilakukan agar pembangunan manusia di setiap daerah semakin berkualitas.
“Jadi kita tahu bahwa pada tahun 2019 ini, adalah tahun terakhir dalam periode pelaksanaan dalam periode rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2015-2019,” ujarnya.
Dan pada 2019, tambah Nugraha pemerintah melalui RKP mengangkat tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas, dimana tema tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Apabila kita amati bersama, sejak RKP 2015-2018, sektor infrastruktur selalu menjadi fokus prioritas pemerintah oleh karena itu pencapaian pencapaian sasaran dan target dalam RKP 2019 sangat strategis,” terangnya.
Nugraha menjelaskan, konsistensi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) secara berkesinambungan akan terus berlanjut pada tahun 2020, sehingga untuk tahun 2020 diangkat tema peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pertumbuhan berkualitas.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya kualitas SDM sebagai salah salah satu pilar penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam 4 tahun ini, kita sudah cukup banyak mencapai keberhasilan. Salah satunya ditandai dengan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan indikator kesehatan, pendidikan, pendapatan dari semula pada tahun 2015 sebesar 69,5 menjadi 71,9 pada tahun 2018 atau naik sebesar 1,89 persen,” terang Nugraha.
Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan sebesar 0,18 dari semula 0,42 pada tahun 2015, menjadi 0,384 pada September 2018. Dan hal ini adalah untuk pertama kali sejak era Orde Baru. Angka kemiskinan dapat ditekan menjadi di bawah 2 digit yaitu 9,66 pada tahun 2018.
“Pada tahun ini tantangan dalam pencapaian target PMK tidaklah mudah oleh karena itu pemerintah terus berupaya mencapai pencapaian target melalui proses perencanaan secara holistik, integratif, tematik dan sparsial,” tandas Sesmenko PMK.
Dengan adanya proses penganggaran, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap regulasi yang menghambat proses pembangunan dan proses pelaksanaan di pentas nasional, maka dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus diharapkan dalam pencapaian target bidang PMK tahun 2020, akan lebih efektif.
Pada tahun 2020, Kementerian akan terus berupaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor yang mencakup program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan serta Bantuan Sosial Pangan.
Pada tahun ini secara pararel, pemerintah juga telah memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 2024, dimana pada tahap awal, pemerintah telah menyusun RPJMN Teknokratik 2020 2024, yang merupakan pendekatan ilmiah berupa hasil evaluasi dan identifikasi masalah pelaksanaan program, serta kajian terkait perbaikan program yang akan dilakukan secara efektif ke depan.
Tentunya, masih ada 2 tahap proses penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu Proses Politik dimana RPJMN akan mengakomodir visi dan misi Presiden Terpilih serta Proses Partisipatif.
Dia berharap, dengan dilaksanakannya Rapat Konsolidasi ini makin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.
Hadir pada kegiatan ini Karo Kesra Setda Pemprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS dan beberapa pejabat lingkungan Pemprov Sulut serta undangan. (stv)
