MONITORSULUT—— Upaya mempercepat transformasi digital di Sulawesi Utara kembali diperkuat melalui kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kota Bandung pada 6–7 November 2025.
Kegiatan ini diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara dan melibatkan seluruh pemerintah daerah bersama mitra perbankan.
Forum tersebut dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Darmawan T.B. Hutabarat, yang menekankan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan transparansi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi layanan publik.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh daerah di Sulut bergerak dengan strategi yang selaras dan saling menguatkan,” ujar Darmawan.
Seluruh peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bapenda, BPKAD, hingga Bank SulutGo, mendapatkan beberapa materi strategis.
Di antaranya terkait perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), keamanan transaksi digital, penguatan kebijakan daerah, serta peran perbankan dalam menopang sistem pembayaran modern.
Selain sesi pemaparan, peserta juga mengikuti sharing session mengenai praktik terbaik digitalisasi dari daerah lain, termasuk bagaimana penerapan layanan nontunai mampu menekan kebocoran pendapatan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada hari kedua, peserta diajak melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi di Bandung yang telah menerapkan digitalisasi secara komprehensif, mulai dari layanan pajak daerah, sistem pembayaran transportasi, hingga layanan publik berbasis transaksi elektronik. Studi lapangan ini menjadi ruang pembelajaran langsung mengenai tata kelola digital yang dapat diadaptasi ke daerah masing-masing.
Bank Indonesia Sulut menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya forum pelatihan, tetapi juga untuk memperkuat jejaring antar-daerah agar inovasi digital di Sulawesi Utara dapat berkembang lebih cepat dan merata.
Dengan adanya capacity building ini, pemerintah daerah di Sulut diharapkan semakin siap melaksanakan program ETPD, memperluas kanal pembayaran digital, serta menyiapkan kebijakan yang mendukung percepatan digitalisasi. Pada akhirnya, transformasi ini ditujukan untuk menciptakan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat era digital.
(Yulia*)
