MONITORSULUT ———-Tahun pertama pemerintahan selalu menjadi periode penentu arah. Bukan sekadar soal program yang terlihat di permukaan, melainkan bagaimana fondasi dibangun agar perjalanan pembangunan dapat berlangsung stabil dalam jangka panjang. Hal itulah yang tergambar dalam tahun awal kepemimpinan pasangan wali kota Hengky Honandar dan wakil wali kota Randito Maringka, yang diwarnai langkah konsolidasi menyeluruh di berbagai sektor.
Sejak hari pertama menjalankan tugas, tantangan besar langsung berada di meja kerja pemerintahan Hengky – Randito, kewajiban utang daerah yang harus diselesaikan secara bertahap. Kondisi tersebut menuntut kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus realistis.

Pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Hengky Honandar dan Randito Maringka tidak memiliki ruang leluasa untuk langsung meluncurkan program berskala besar, sehingga strategi yang ditempuh lebih menitikberatkan pada penataan struktur keuangan dan prioritas belanja.
Pendekatan ini membuat tahun pertama lebih menyerupai fase pembenahan daripada periode ekspansi pembangunan. Anggaran disusun secara selektif, dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan belanja. Program yang dijalankan dipastikan memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, sementara pengeluaran yang tidak mendesak ditunda untuk menjaga stabilitas kas daerah.
Meski berada dalam tekanan fiskal, pelayanan publik tetap dijaga agar tidak terganggu. Pemerintah memastikan hak aparatur sipil negara, insentif perangkat lingkungan, serta layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebersihan kota tetap berjalan sebagaimana mestinya. Konsistensi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik bahwa roda pemerintahan tetap berfungsi optimal meski menghadapi keterbatasan.
Visi pembangunan lima tahun dirumuskan dalam konsep harmonisasi. Pendekatan ini menekankan keselarasan antara pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Pemerintah menempatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pelaku usaha, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas warga sebagai mitra pembangunan yang memiliki peran strategis.
Strategi pembangunan juga diarahkan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yakni kelurahan.
Wilayah ini diposisikan sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi dan sosial. Melalui penguatan program berbasis kelurahan, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu, melainkan dirasakan merata hingga ke lingkungan permukiman.
Kebijakan tersebut terlihat dalam perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan pedagang pasar, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kebijakan yang meringankan beban pelaku usaha mikro serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi skala kecil diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di tengah keterbatasan fiskal.
Selain sektor darat, perhatian juga diberikan pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
Di bidang sumber daya manusia, pemerintah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Walau tidak selalu menghasilkan dampak instan, investasi pada manusia diyakini sebagai faktor penentu masa depan daerah.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui penguatan layanan belajar serta dukungan akses bagi pelajar.
Penataan birokrasi juga menjadi bagian penting dari agenda tahun pertama. Pemerintah melakukan langkah pembenahan melalui sistem manajemen talenta aparatur, dengan tujuan memastikan jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini diarahkan agar struktur birokrasi tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik.
Selain reformasi internal, transparansi anggaran menjadi perhatian utama.
Pembahasan APBD dilakukan dengan lebih cermat, menyesuaikan rencana program dengan kemampuan keuangan daerah.
Prinsip efektivitas dan akuntabilitas dijadikan pedoman agar setiap kebijakan memiliki dasar pertimbangan yang jelas serta manfaat yang terukur.
Di sisi sosial, stabilitas masyarakat dipandang sebagai modal penting pembangunan. Pemerintah mendorong berbagai kegiatan budaya, keagamaan, dan dialog lintas komunitas untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.
Aktivitas tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan sarana membangun rasa kebersamaan serta menjaga suasana kondusif di tengah dinamika kehidupan perkotaan.
Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan juga mulai diperkuat. Program penghijauan dan kegiatan berbasis lingkungan digalakkan sebagai bagian dari upaya memastikan pertumbuhan kota tetap selaras dengan keberlanjutan alam. Kesadaran ekologis dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
Di tengah fokus pada penataan fondasi, sejumlah capaian tetap berhasil diraih di berbagai bidang. Pengakuan di sektor pendidikan dan kesehatan, aktivitas organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi dalam kegiatan olahraga dan budaya menjadi indikator bahwa roda pembangunan tetap bergerak.
Capaian tersebut mungkin tidak spektakuler, namun menunjukkan konsistensi arah kebijakan.
Komitmen terhadap penyelesaian kewajiban utang daerah tetap menjadi garis kebijakan yang dijaga sepanjang tahun pertama.

Strategi ini dinilai penting untuk memperbaiki ruang fiskal agar pemerintah memiliki kapasitas lebih besar dalam menjalankan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Keputusan yang diambil saat ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk stabilitas keuangan daerah.
Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan dapat dimaknai sebagai fase konsolidasi besar. Fokus diarahkan pada pembenahan sistem, penguatan manusia, pemerataan pembangunan, serta pemulihan kesehatan fiskal.
Pendekatan yang ditempuh mungkin tidak selalu menghasilkan hasil cepat, tetapi menunjukkan arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Perjalanan Pemerintahan Kota Bitung masih panjang, dengan tantangan dan dinamika yang akan terus berkembang. Namun fondasi yang mulai dibangun selama tahun pertama menjadi modal penting untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jika periode awal adalah masa menata, maka tahun-tahun selanjutnya akan menjadi ruang pembuktian sejauh mana fondasi tersebut mampu menopang lompatan pembangunan yang lebih besar.
(Yulia/adv)












