Sulut Tekan Kemiskinan di Bawah Nasional, Kunci Ada di Disiplin Fiskal dan Belanja Tepat Sasaran

MONITORSULUT——Provinsi Sulawesi Utara mencatat capaian menarik sepanjang Tahun Anggaran 2025. Di tengah dinamika ekonomi nasional, Sulut justru berhasil menekan angka kemiskinan hingga 6,62 persen lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen.

Capaian tersebut bukan sekadar hasil pertumbuhan ekonomi semata, melainkan buah dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan terarah.

Di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Pendekatan ini terlihat dari komposisi belanja daerah yang semakin berkualitas. Realisasi belanja mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen, dengan porsi belanja modal menyentuh 94,06 persen. Angka tersebut menegaskan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak nyata.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi yang dijalankan tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja ke program prioritas.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya kualitas belanja dalam pengelolaan fiskal.

Hasilnya mulai terasa di level makro. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen (year on year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Sementara itu, inflasi tetap terkendali di angka 1,23 persen, jauh di bawah nasional yang berada di 2,92 persen.

Tak hanya itu, kekuatan fiskal daerah juga tercermin dari struktur neraca yang semakin sehat. Total aset meningkat signifikan menjadi Rp11,87 triliun, sementara kewajiban daerah berhasil ditekan hingga Rp847 miliar. Pada saat yang sama, ekuitas melonjak menjadi Rp11,02 triliun, menunjukkan posisi keuangan yang semakin kokoh.

Dominasi aset tetap senilai Rp8,35 triliun yang mencakup infrastruktur seperti jalan, gedung, dan jaringan menjadi indikator bahwa belanja pemerintah benar-benar diarahkan untuk pembangunan jangka panjang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa disiplin fiskal dan efisiensi yang tepat sasaran mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun optimistis tren positif ini akan terus berlanjut, seiring penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Dengan fondasi tersebut, Sulawesi Utara kini tidak hanya berbicara soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

(yulia)