Sekprov Sulut Edwin Silangen didampingi Kadis PTSP Frangky Manumpil saat memberikan sambutan dan membuka. Kegiatan pelayanan terintegrasi secara eletronik (OSS).
MONITOR Sulut – Pelayanan terintegrasi secara elektronik (online single submission) untuk perijinan di Sulawesi Utara sejak kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw sudah baik, namun harus terus diwaspadai bila ada oknum-oknum yang membuka konsultasi tersendiri terkait dengan perijinan.
“Kita diawasi saat ini, sehingga harus ada dikontrol dan diwaspadai, karena ada korsugap KPK di Sulut, dimana saat ini dengan sistem perijinan online sudah bagus dibangun namun harus diwaspadai dari ooknum-oknum yang diduga membuka ruangan konsultasi tersendiri, dimana pihak ketiga datang konsultasi dan oknum yang input dalam sistem, sehingga jangan buka ruang dengan sistem yang ada,” tegas Sekprov Silangen didampingi Kadis PMPTSP Sulut Frangky Manumpil saat membuka kegiatan Workshop pelayanan terintegrasi secara elektronik (online single submission) Pusdiklat BKPM bekerjasama dengan DPMPTSP Sulut, Senin (15/04/2019) pagi ini.
Lanjut Silangen, pelayanan ijin secara elektronik menjadi contoh diprovinsi lainnya, bahkan kabupaten / kota di Sulut banyak mendapat penghargaan, namun harus terus diwaspadai untuk sistem yang dibangun kalau orang yang mengoperasikan jelek akan jelek juga hasilnya, sehingga pesan Gubernur bahwa orang yang menjalankan harus tingkatkan integritasnya dan komitmen.
Ditambahkan Sekprov Silangen, untuk pelayanan secara elektronik saat ini masih terkendala dengan sarana prasarana termasuk di kabupaten kota, namun Sulut lewat terobosan Gubernur ke pemerintah pusat menjadi bagian kebijakan palapa ring, sehingga sudah ada serat optik yang dipasang pemerintah pusat dan terintegrasi di 15 kabupaten/ kota dimana tinggal kualitas masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu Kadis Manumpil menyatakan pelayanan OSS ini akan terus ditingkatkan, sehingga pelayanan dimaksimalkan, dan apa yang diintruksikan Gubernur, Wagub dan Sekprov akan terus dibenahi dan ditingkatkan untuk pelayanan bagi Sulut hebat.
Salah satu pimpian BKPM pusat menyatakan kegiatan saat ini merupakan bentuk pelatihan yang diprogram BKPM dalam memberikan pengetahuan teknis, kompetensi, setiap perijinan dapat meningkatkan mutu efisieni dan tugas fungsi dan birokrasi yang efektif dalam menghadapi dinamika saat ini. (stv)
