MONITOR Sulut – Penyusunan data base pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah maju untuk memperoleh kondisi eksisting 37 desa yang terdapat di 9 pulau terluar berpenghuni yang menyangkut antara lain kondisi infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan. Hal ini diungkapkan Sekprov Sulawesi Utara Edwin Silangen saat membuka secara resmi Rapat Penyusunan Data Base Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (10/7/2019) kemarin
Lanjut Silangen, data base pulau-pulau kecil terluar dapat mengetahui sejauhmana kondisi suatu daerah dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi keberdayaan yang sebenarnya baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dari kawasan perbatasan.
Untuk diketahui, pulau terluar identik dengan daerah kategori 3T yaitu: Terluar, Tertinggal dan Terpencil. Aksesibilitas yang terbatas dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat daerah 3T harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pemangku kepentingan yang ada.
Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita yang ketiga Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Karenanya, Silangen mengajak seluruh kepala desa sebagai garda terdepan pembangunan diwilayah perdesaan untuk tampil sebagai motivator dan inovator pembangunan diwilayah masing-masing sehingga memperkuat desa di pulau kecil terluar.
Ditambahkan Silangen, data base pulau-pulau kecil terluar yang berkualitas dan bisa dijadikan sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh kepentingan mendasar masyarakat di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulut Djemi Gagola menerangkan tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut untuk melakukan pembahasan terakhir Draft Data Base PPKT setelah disusun oleh petugas pendata dengan para kepala desa PPKT sebelum dipublikasikan dan mendapatkan data base PPKT yang berkualitas bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Sulut. (stv)
