Rakor Pelaksanaan Program MBG, di Pimpin Langsung Gubernur Yulius

MONITORSULUT——-Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, Selasa (28/10)

Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara merata hingga ke kabupaten dan kota. Program ini, kata Gubernur, tidak sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah.

“Seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” ungkap Gubernur Yulius.

Gubernur Yulius menyoroti masih adanya beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG. Ia meminta dukungan dan intervensi dari BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah.

“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyiapkan pelaksanaan program ini. Ia menyatakan bahwa BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional.

Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

(Yulia*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *