MONITORSULUT,MANADO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, melalui Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi,Jumat (14/06) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi potensi pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulut.
Acara yang diadakan di The Sentra Hotel ini melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Sulut.
Dalam rakor tersebut, Dr. Victory Rotty sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa salah satu permasalahan utama adalah data pemilih.
“Mengelola data pemilih secara berkelanjutan, seperti pemutakhiran data secara periodik, merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi,” kata Dr. Victory Rotty.
Beliau menambahkan bahwa selain masalah data, money politics juga menjadi tantangan serius dalam Pilkada.
“Praktik ini merusak nilai-nilai demokrasi dan harus diawasi dengan ketat oleh Bawaslu karena rawan terjadi pada periode Pilkada,” tegasnya.
Dr. Victory Rotty juga menyoroti pentingnya literasi dalam tugas pengawasan. Menurutnya, sebagai pengawas pemilu, integritas dan kewaspadaan harus senantiasa dijaga.
“Lebih baik menjadi pengawas pemilu daripada peserta. Kita harus mengawasi dengan baik untuk menjaga integritas proses demokrasi,” ungkapnya.
Terkait dengan konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada, Dr. Victory Rotty menjelaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dipertahankan sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, perselisihan terkait hasil Pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Intinya, pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.(yulia*)
