MONITOR Sulut – Kerja kerja dan kerja terus ditunjukkan jajaran Bapenda Sulut dalam mendukung program ODSK yang turut memberikan pemikiran dalam (Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Optimalisasi Pajak Daerah bersama Kemendagri melalui Dirjen Pendapatan di Bandung Provinsi Jawa Barat, dimana diagendakan point penting lewat kesiapan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Bapenda se-Sulawesi dan Pertamina di Sulut. Hal ini diungkapkan Kaban Olvie Atteng melalui Kabid Pajak Bapenda Sulut June Silangen SE didampingi Kepala UPTD Samsat Minut Vanny Saruan SE serta Kasub Steven Sampelan dan Kasub Christian Angmalisang.
“Ada side meeting khusus wilayah Sulawesi Utara untuk penyiapan MoU antara Bapenda se- Sulawesi dengan pertamina yang memuat point diantaranya kewajiban dari BPHMIGAS dan anak perusahaan pertamina dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak bahan bakar,” jelas Yudhi panggilan akrabnya.
Lanjut Silangen, selain itu dalam Rakernas ada usulan bersama kemendagri melalui dirjen pendapatan dalam merevisi peraturan Kapolri tentang pengesahan STNK secara elektronik melalui sistem quick respon (qr) code sehingga wajib pajak tak lagi kembali kesamsat.
” Dalam rapat kerja nasional optimalisasi pajak daerah mengusulkan bersama kemendagri melalui dirjen pendapatan kemendagri untuk revisi peraturan Kapolri menyangkut pengesahaan STNK tahunan agar bisa secara elektronik melalui sistem qr code tanpa wajib pajak harus kembali ke samsat,” tandas Silangen.
Selain itu dikatakan Silangen, ada kesepakatan untuk tarif BBN-KB kendaraan baru wilayah Jawa -Bali sebesar 12,5 persen, dan kesepakatan menaikkan tarif harga dasar air, kemudian perubahan APBD mengacu pada PP no. 12 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD dan pelaksanaan transaksi non tunai secara bertahap sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Ditambahkan June yang mulai ramai dibicarakan di Pemprov bakal duduk dalam kabinet ODSK sebagai Karo Ekonomi, bahwa turut dibicarakan adalah penguatan kapasitas assosiasi Bapenda seluruh Indonesia dengan pembina menteri dalam negeri melalui dirjen pendapatan.
Untuk diketahui kegiatan Rakernas dibuka secara resmi Acara oleh Wakil Gubernur Provinsi. Jabar dan direktur pendapatan kemendagri dimana kegiatan berlangsung selama dua hari sejak tanggal 17 sampai 18 juli 2019.(stv)
