Monitorsulut.com,Sitaro – Pemerintah pusat melalui Perum Bulog resmi meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga kestabilan harga beras di seluruh Indonesia. Program ini dimulai pada 8 Juli hingga 31 Desember 2025, dengan total penyaluran mencapai 1,3 miliar kilogram beras.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai respons terhadap fluktuasi harga pangan beberapa waktu terakhir.
Dalam pelaksanaannya, SPHP akan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan acuan teknis dari Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kestabilan harga beras dapat terjaga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) langsung bergerak cepat dengan menugaskan Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro sebagai pelaksana di daerah.
“Kami menyambut baik program SPHP ini sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat menjaga ketahanan pangan. Pelaksanaannya harus cepat, tepat, dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Kalangit, Rabu (9/07/2025).
Kalangit menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program SPHP menjadi langkah konkret menghadapi tekanan global dan perubahan iklim yang berpengaruh pada harga pangan.
“Ini bukan sekadar distribusi beras, tetapi jaminan bahwa masyarakat kita tetap memiliki akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro, Richard Sasombo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana penyaluran beras SPHP di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Ampera Siau dan jaringan ritel lokal lainnya.
“Kami berkomitmen agar distribusi berjalan lancar, efisien, dan akuntabel. Tujuan utama kami adalah memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” ungkap Sasombo.
