Monitorsulut.com, Manado — DPRD Kota Manado Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas pendidikan (Dispendik) Kota Manado dan Kepala Sekolah SD, SM se-kota Manado, Senin (01/07) di ruangan komisi IV DPRD Manado.
Dengar pendapat tersebut terkait persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 -2020.
Dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Manado dr Richard Sualang.
Menurut Sualang dirinya sudah mendengarkan seluruh keluhan para kepsek yang hadir.
Untuk itu diharapakan pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keluhan Sekolah. Terutama soal kekurangan guru dan infrastruktur karena itu untuk semua untuk menunjang pembelajaran.
“ Manado sebagai ibukota Sulut distribusi guru harus lebih bijak lagi,jangan sampai kita kalah dengan Kabupaten/Kota yang ada di Sulut, Guru-guru senior mesti motivasi guru-guru muda supaya mereka ingin terus menjadi pengajar walaupun ditempatkan dimana saja,” kata Richard Sualang.
Selain itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Manado, Sonny Lela menyampaikan aspirasi para guru-guru honener sudah lama mengabdi tetapi tidak terakomodir.
Sementara, sekretaris Dinas Pendidikan Kota Manado, Nortje Naomie Mengko mengakui bahwa Manado memang kekurangan guru sekitar seribu lebih. Dirinya menyebutkan, solusinya ada pada pemerintah pusat dengan memberikan anggaran pada bantuan operasional sekolah (Bos).
“15 persen dana bos dibayar buat guru honorer yang dibutuhkan masing-masing lembaga. Tetapi nantinya didukung juga dengan anggaran APBD,”.
“Sedangkan bagi yang melapor di dewan masih berijazah SMA. Pun sampai saat ini belum ada SK penetapan. Untuk itu kami tegaskan guru honorer ini kami berikan bagi mereka yang S1 karena kami harus menjalankan perintah UU. Bahkan seseorang yang bisa dikatakan guru kalau sudah mengikuti program pendidikan profesional guru,” katanya.
Tambahnya, saat ini Pemerintah Kota Manado berusaha semua sekolah negeri di Manado sudah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Karena itu, pada 2020 diknas bakal mengajukan pengadaan perangkat komputer sekitar 300-an yang nantinya disebar ke seluruh SMP negeri. Alasannya di tahun 2019 diknas sudah menambah 295 unit komputer. (Team)
