MONITOR SULUT – Ditemukannya perbedaan anggaran dengan total 1Miliar antara format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan buku panduan perencanaan daerah yang dikeluarkan oleh Bappeda membuat anggota Komisi I DPRD Sulut Netty Pantouw, angkat bicara. Menurutnya, sebagai instansi teknis dalam pemerintahan, seharusnya tidak ditemukan hal yang demikian dalam Bappeda.
“penyusunan anggaran luar biasa, perencanaannya jelek banget” ucap Netty Pantouw anggota dewan Fraksi Demokrat itu pada saat mengikuti pembahasan antara Komisi III dengan pihak Bappeda, Jumat (10/11) siang.
Pantouw menambahkan sebagai pihak yang melakuka perencanaan, Bappeda harusnya lebih siap.
“tolonglah Bappeda benar-benar mempersiapkan perencanaan yang mateng, jangan tiba saat tiba akal. Semestinya Bappeda sebelum kita masuk dalam pembahasan anggaran, mereka sudah seharusnya memaparkan” ucapnya, sembari mempertanyakan perihal selisi kurang tersebut.
Sependapat dengan Pantouw, Jems Tuuk yang juga anggota Komisi I, dengan tegas mengkritisi kinerja Bappeda.
“Saya sudah baca satu buku ini, dan banyak data disini yang saya pertanyakan. Bagaimana mau dijelaskan, dapur dari Provinsi Sulawesi Utara tapi product-product yang dikeluarkan lebih banyak tidak memberi impact bagi masyarakat” tegas anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ditempat yang sama, Tuuk berpendapat bahwa penetapan APBD dilakukan hanya sekedar saja oleh PNS tanpa ada pemikiran lebih dalam.
“dengan begini saya jadi beranggapan APBD ini menjadi kesempatan kepada oknum-oknum PNS menyusun anggaran suka-suka mereka” tandas Tuuk. (Angel)
