MONITORSULUT——Upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Sulawesi Utara kembali diperkuat melalui pertemuan resmi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Ombudsman Republik Indonesia.
Wakil Gubernur Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Yulius Selvanus, melakukan diskusi strategis dengan pimpinan Ombudsman RI, Dr. Ir. Jemsly Hutabarat,Senin (01/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI memaparkan metode penilaian terbaru yang kini tidak lagi hanya berkutat pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan.
Pendekatan baru ini menitikberatkan pada pemetaan potensi maladministrasi dan memastikan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di setiap unit layanan.
Dr. Jemsly Hutabarat menjelaskan bahwa kerangka penilaian dibangun dari empat dimensi utama, yakni input, proses, output, serta penanganan pengaduan.
Keempatnya disebut menjadi indikator komprehensif untuk membaca kualitas kinerja penyelenggara layanan publik.
“Publik pun diikutsertakan melalui survei yang mengukur persepsi atas potensi maladministrasi dan tingkat kepercayaan terhadap layanan pemerintah,” jelas Jemsly.
Pada dimensi input, Ombudsman menilai kapasitas dan pemahaman aparat penyelenggara, ketersediaan jaminan layanan, hingga mekanisme kompensasi yang bisa diakses masyarakat bila terjadi penyimpangan layanan.
Sementara pada dimensi proses, fokus penilaian diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan institusi dalam menangani aduan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna layanan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal Pemprov Sulut untuk memperkuat tata kelola layanan publik dan menekan risiko maladministrasi, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel bagi masyarakat.
